Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar mencatat banyak pelanggaran yang dilakukan para peserta pemilu. Sudah ada sejumlah kasus yang masuk tahap penyelidikan.
Hal itu disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Jabar, Abdullah saat ditemui usai acara Rakor dan Sosialisasi Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis (11/10).
“Banyak peserta pemilu baik itu Caleg (Calon Legislatif) maupun Parpol (Parpol) banyak melakukan pelanggaran. Kebanyakan soal APK (alat peraga kampanye),” katanya.
Pelanggaran tersebut, ia katakan, terjadi di hampir semua daerah. Salah satunya Indramayu yang APK dipasang bukan ditempatkan yang ditentukan, ukuran pun tidak sesuai dengan yang ditentukan.
Hanya saja, pihaknya pun mengakui hal itu terjadi karena berbagai faktor. Bisa jadi karena sosialisasi dari penyelenggara yang tidak sampai kepada para peserta pemilu, atau pelanggaran tersebut dilakukan karena sengaja.
Hanya saja di luar itu, ia menegaskan aman melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait substansi penyelenggaraan Pemilu. Pasalnya, masih banyak potensi pelanggaran yang terjadi di tengah persaingan kontestasi yang ketat.
Seperti, tim kampanye yang diisi oleh pejabat pemerintah, ASN, TNI atau Polri, lalu potensi penggunaan fasilitas publik, penggunaan fasilitas publik, sarana pendidikan, sarana ibadah.
“sesuai mandat uu pasal 280 hal itu tempat yang dilarang kampanye. Peserta pemilu harus ikut atiran. Mereka harus membangun keterpilihan dengan cara yang tidak fair. Kami, Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi,” terang Abdullah.
Disinggung mengenai angka pelanggaran yang sudah terjadi selama tahapan pemilu, Abdullah mengaku belum memiliki data yang pasti.
“Belum direkap, tapi pokoknya cukup banyak dan terjadi di beberapa daerah,” pungkasnya.
