Merdeka.com – Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan fasilitas negara harus digunakan dalam penanggulangan bencana. Dia meminta kepada semua pihak untuk tidak mempolitisasi masalah bencana.
Presiden menurutnya harus bisa memanfaatkan posisinya untuk menggerakkan seluruh komponen negara untuk menanggulangi korban bencana. Yang dimaksud dengan komponen yang bergerak di bawah instruksi presiden adalah TNI, Polri dan BNPB.
Mereka memiliki kemampuan fasilitas dan jaringan yang memadai yang bisa memberikan harapan bagi penyelesaian penanggulangan bencana di sebuah wilayah. “Mereka (presiden dan komponennya) tidak boleh terganggu atau bahkan terhalang opini apapun. Fokus saja, biarkan halangan opini itu dinilai oleh publik,” ujarnya di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Senin (1/10).
Dedi meminta kepada semua pihak agar tidak mengaitkan peristiwa bencana ke dalam ranah politik.
Politisasi bencana menurut dia merupakan bentuk sikap yang tidak beretika dan jauh dari nilai moral. Pola kerjasama yang baik sebagai bangsa menurut dia jauh lebih memiliki urgensi untuk dilakukan.
“Enggak bisa kalau enggak pakai fasilitas negara. Para korban bencana itu warga negara yang berhak mendapat perlindungan dari negara,” tuturnya.
“Tidak boleh kemudian kita sibuk bicara dampak elektoral bagi seseorang saat bencana begini. Eh, itu manusia loh yang butuh pertolongan, nyawa urusannya,” cetus Dedi.
Dalam kesempatan itu pun Dedi Mulyadi meminta peristiwa gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah membuat masyarakat berhati-hati dalam berucap atau menyebar informasi di media sosial.
Menurut Dedi, bantuan langsung ke lokasi bencana saat ini lebih dibutuhkan. Perasaan keluarga korban, kata Dedi, sangat patut untuk mendapatkan kepedulian.
“Tidak perlu didramatisir. Kasihan masyarakat yang menjadi korban, mereka butuh bantuan dan harapan baru untuk bangkit dari keterpurukan. Kalau tidak bisa mengucapkan doa, paling tidak jaga ucapan jangan sampai menyakitkan,” katanya.
Integrasi corong informasi, menurut Dedi, penting dilakukan. Hal ini melihat kerentanan masyarakat netizen Indonesia terhadap informasi yang kurang akurat dan cenderung hoax. Implikasinya, timbul keresahan baru di tengah masyarakat.
“Biarkan lembaga kapabel yang menjadi corong informasi. Ada BNPB, TNI dan Polri. Secara analisis ada BMKG dan LIPI. Nah, di luar lembaga itu jangan menjelaskan hal yang di luar nalar. Ini penting sebagai integrasi corong,” tuturnya.
