Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan partainya menolak usulan presiden dipilih kembali melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti era Orde Baru.
Hinca berpandangan mekanisme itu merupakan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang ingin memilih presidennya secara langsung.
“Menolak pemilihan presiden oleh MPR karena hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung presidennya,” kata Hinca dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (3/12).
Hinca menilai demokrasi merupakan sistem terbaik bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan cara terbaik bagi rakyat untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan.
Demokrat turut menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD. Sebab, masyarakat di daerah turut kesamaan hak untuk memilih pemimpin di daerahnya sesuai keinginan dan aspirasinya masing-masing.
“Dan untuk menentukan dan merencanakan masa depan daerahnya masing-masing,” kata dia.
Selain itu, Hinca mengatakan partainya turut menolak perpanjangan mas jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, kekuasaan presiden yang terlalu lama cenderung dapat disalahgunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
“Belajar dari pengalaman sejarah bangsa kita, dua kali masa jabatan Presiden adalah yang paling tepat den dinilai cukup. Hal ini juga berlaku di banyak negara demokrasi lainnya di dunia,” kata dia.
Sebelumnya, wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan dan mekanisme pemilihan presiden menguat beberapa waktu belakangan ini. Ada pihak yang dikabarkan menghendaki batas maksimal masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.
Presiden Joko Widodo sendiri menolak rencana tersebut. Jokowi lantas mengeluhkan pengusul masa jabatan tiga periode seakan ingin menampar muka dirinya.
