Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim tak merekomendasikan nama-nama kepada Presiden Joko Widodo untuk mengisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, komposisi Dewas KPK merupakan kewenangan langsung presiden.
“Tidak (Jokowi tidak meminta saran atau rekomendasi calon Dewas KPK). Saya juga tidak memberi nama,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/11).
Mahfud menuturkan pemilihan Dewas KPK sebagaimana ketentuan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK pertama kali dipilih langsung oleh KPK. Adapun batas waktu pemilihan bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang jatuh pada 18 Desember 2019 nanti.
Setelah mekanisme pemilihan langsung oleh presiden, Mahfud mengatakan, Dewas KPK periode selanjutnya baru dipilih oleh Panitia Seleksi dan DPR.
Lebih lanjut Mahfud enggan menanggapi secara mendalam mengenai kekhawatiran independensi Dewas KPK yang dipilih langsung oleh Jokowi, misalnya bakal ‘kongkalikong’ ketika Jokowi diduga korupsi. Ia berkata kekhawatiran itu adalah hal yang telah lama ada.
“Sejak jaman dahulu kalau presiden korupsi gimana? Nanti kalau KPK korupsi gimana? Loh yang salah Allah, yang salah rakyat yang milih. Loh kok rakyatnya salah milih? Karena Allah. Lalu Allah disalahkan. Tidak begitu lah cara berpikirnya,” ujarnya.
“Semua ada aturannya,” ujar Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud tak mempermasalahkan soal banyak pihak yang mengaitkan vonis bebas mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir akibat berlakunya UU KPK yang baru.
“Terserah yang menafsirkan saja masing-masing,” ujarnya.
Untuk diketahui Dewan Pengawas KPK merupakan amanat dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dewas nantinya berisi lima anggota, dengan seseorang merangkap sebagai ketua.
Mensesneg Pratikno menyatakan Jokowi sedang mendata nama-nama untuk menjadi anggota Dewas KPK. Ia menyebut ahli hukum akan banyak mengisi Dewas KPK.
“Macam-macam. Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya, tapi juga ada non-hukum, ada dimensi sosialnya muncul. Tapi belum diputuskan final,” kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/11).
Dalam UU KPK yang baru, Dewas memiliki peran yang sangat krusial dalam kerja KPK ke depan, salah satunya mengeluarkan izin penyadapan.
Secara pemilihan, Dewas KPK periode pertama bakal dipilih langsung Presiden. Baru untuk periode selanjutnya, Dewas KPK bakal dipilih melalui panitia seleksi dan DPR sebagaimana proses pemilihan capim KPK.
