Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Raja Juli Antoni, merespons pernyataan Ketua DPP Golkar, Andi Harianto Sinulingga, yang mengomentari usulan PSI agar KPU memasukkan ‘korupsi orde baru’ sebagai materi debat pilpres 2019.
Andi kepada sebuah media mengatakan PSI harus menyadari bahwa korupsi pasca-orde baru tak kalah hebat daripada korupsi di orde baru. Menurut Andi, PSI sering membuat blunder yang justru pada akhirnya merugikan Jokowi.
Merespons pernyataan itu, Juli mengatakan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja – koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf – memiliki etika internal untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pandangan antar partai koalisi.
‘Korupsi orde baru’, kata Juli, sangatlah penting dijadikan materi debat pilpres. Menurut dia, materi tersebut dapat memberi kontras antara Jokowi sebagai buah reformasi dan Prabowo sebagai bagian dari masa lalu.
“Jadi kalau seandainya kawan-kawan Golkar keberatan, ya, itu juga tergantung Golkar. Kami tidak ada masalah. Itu sekali lagi adalah hak Golkar,” kata Juli melalui pesan suara kepada Tempo, Sabtu, 8 Desember 2018.
Juli mengatakan setiap partai memiliki gagasan soal format maupun substansi perdebatan di pemilihan presiden. Ia berujar beberapa kejadian seperti pelaporan Ahmad Basarah tentang pernyataan ‘Soeharto guru korupsi’ dan pernyataan Prabowo tentang ‘korupsi stadium 4’ menstimulasi PSI untuk mengusulkan pada KPU agar ‘korupsi orde baru’ dijadikan bahan materi debat pilpres.
Menurut dia, mata rakyat harus terbuka lebar untuk menyaksikan apa sebenarnya akar korupsi, pada fase mana bangsa ini digerogoti oleh korupsi, dan sejauh mana bangsa ini berjuang keluar dari korupsi. Dengan demikian, ujar dia, PSI tetap kukuh untuk membawa tema korupsi secara umum maupun ‘korupsi orde baru’ sebagai materi debat antara Jokowi dan Prabowo di pilpres 2019.
“Sehingga nanti akan keliatan siapa produk reformasi dan siapa bagian dari masa lalu yang kelam,” ucap dia.
