Presiden petahana Turki, Recep Tayyip Erdogan, dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden Turki oleh kepala komisi pemilihan umum Turki.
Sadi Guven mengatakan Erdogan “menerima mayoritas absolut dari semua suara yang sah”. Namun, Guven tidak merinci lebih lanjut.
Dari 99% suara yang telah dihitung, Erdogan meraih 53% suara, mengalahkan rival kuatnya, Muharrem Ince yang memperoleh 31% dukungan, tulis media pemerintah Turki, Anadolu.
Tidak hanya itu, Erdogan juga menyebut partainya, AK, juga meraih mayoritas suara di parlemen, dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres pada Minggu (24/06).
Dari 96% suara yang sudah masuk, partai AK memimpin dengan 42% suara, sementara partai oposisi, CHP, 23% suara.
“Turki telah memberi pelajaran demokrasi kepada seluruh dunia,” cetus Erdogan.
Di lain pihak, kubu oposisi belum secara resmi menyatakan kekalahan. Namun, mereka menegaskan akan melanjutkan pertarungan demokrasi “apapun hasilnya”.
Berdasarkan konstitusi terbaru Turki, presiden negara yang terletak di Asia dan Eropa itu, akan memiliki kekuasaan yang lebih besar.
Sejumlah pengkritik menyebut ini bisa berbahaya karena kekuasaan terakumulasi di satu orang saja. Alhasil, tidak ada pengawasan dari lembaga setara lainnya.
Jumlah pemilih tinggi, tidak terjadi ‘gejolak’
Media pemerintah Turki, Anadolu, menyebut jumlah pemilih yang datang memberikan suara mencapai 87%.
“Saya harap tidak ada yang akan mencurangi hasil ini,” kata Erdogan.
Kepala Bidang Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara, Fahmi Aris Innayah, mengungkapkan hasil tersebut ‘menandakan kemenangan demokrasi Turki’.
“Karena tingkat partisipasinya cukup tinggi. Dan salah satu yang menggembirakan pula karena tidak ada gejolak apapun dalam penyelenggaraan pemilu ini,” jelasnya dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir, melalui sambungan telepon pada Minggu malam (24/06).
Fahmi menyebut tantangan terbesar Erdogan adalah pengendalian tingkat inflasi yang telah mencapai 11% dan penurunan angka pengangguran. Selain itu, penyelesaian kasus pemberontakan, menjadi fokus lain tantangan dalam negeri, di samping isu Suriah dan ISIS, di kawasan.
“Turki juga bertekad untuk mandiri di bidang teknologi. Ingin punya persenjataan yang maju, Ingin menguasai (sistem misil) S-400 dan (pesawat tempur) F-35. Selain itu, ada tekad kuat juga untuk menjadi anggota Uni Eropa.”
Jika Erdogan menang, apa yang akan terjadi?
Dia akan memulai masa jabatannya yang kedua dengan supergesit.
Dulu jabatan presiden di Turki tak lebih dari jabatan seremonial. Namun, pada April 2017, 51% pemilih Turki mendukung konstitusi baru yang memberikan presiden sejumlah wewenang kuat.
Di antaranya:
- Menunjuk langsung pejabat publik di posisi penting, termasuk menteri dan wakil presiden
- Mencampuri sistem hukum
- Menerapkan status darurat
- Menghapus jabatan perdana menteri
Pihak pengkritik menuding Erdogan mencoba memerintah seorang diri, dan lawan politiknya menyebut kekuasaannya tidak akan mendatangkan perubahan.
Jika pilpres dan pemilihan umum legislatif sama-sama dimenangi Erdogan dan partai AK, lanskap politik Turki tidak akan banyak berubah.
Namun, jika hasilnya berbeda, ketidakstabilan politik dikhawatirkan bisa terjadi.
Sejak percobaan kudeta pada 2016, Turki telah mengalami masa sulit. Lebih dari 160.000 orang ditahan, menurut PBB, sebagai bagian dari upaya pembersihan pengaruh Fethullah Gulen—ulama yang dituding pemerintah Turki berada di balik upaya kudeta.
Gulen sendiri membantah keterlibatan apapun.
