Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada beberapa opsi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bisa muncul usai Kemendagri melakukan riset evaluasi terhadap sistem pilkada langsung saat ini.
Salah satunya, Tito menyebut bisa saja riset evaluasi tersebut menyimpulkan kepala daerah di beberapa wilayah dipilih langsung oleh pemerintah. Dia mencontohkan enam kepala daerah di enam wilayah administratif di DKI Jakarta.
“Kalau gunakan yang lebih ekstrem, penunjukan langsung. ‘Wah itu kembali ke Orde Baru’. Tidak, Jakarta tidak. Jakarta ini wali kotanya penunjukan langsung, Jakarta. Itu daerah khusus, kenapa tidak ada daerah khusus lain kalau kita lihat pilkada langsung banyak mudaratnya,” kata Tito dalam pidato pada Penganugerahan Penghargaan Ormas Indonesia Maju di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (25/11).
Tito juga membuka peluang hasil evaluasi mengembalikan pilkada langsung ke DPRD. Namun ia tak menutup kemungkinan riset itu juga berkesimpulan bahwa pilkada langsung adalah sistem terbaik bagi pemilu di Indonesia.
Mantan Kapolri itu mengatakan apapun hasilnya, harus melalui evaluasi menyeluruh dan riset akademik. Dia sekaligus membantah kabar di publik yang menyebut dirinya berniat menghapus sistem pilkada langsung.
“Saya tidak pernah mengatakan sekalipun dikembalikan ke DPRD. No, never. Yang saya sampaikan evaluasi dilakukan oleh kajian akademik,” tuturnya.
Tito mengakui pilkada langsung punya tujuan mulia untuk memberikan hak penuh warga negara memilih pemimpinnya. Namun ia mengklaim banyak keburukan yang dihasilkan pilkada langsung.
Dua masalah yang ia soroti adalah tingginya biaya politik dan potensi konflik di masyarakat. Tito mempertanyakan cara kepala daerah membalikkan modal kampanye dengan gaji yang terbatas. Kemudian ia juga mencontohkan beberapa konflik horizontal di Provinsi Papua karena perbedaan pilihan politik.
“Apapun hasil temuan kajian akademik itu, bukan Kemendagri yang temukan. Kewajiban moral Kemendagri melihat ada ekses negatif, hasilnya terserah kajian akademik,” ucap dia.
Tito sejak pekan lalu telah mengutarakan usulannya mengevaluasi pemilu langsung. Tito menilai pemilu langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.
Di depan Komisi II DPR RI, Mantan Kapolri itu berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp12 miliar.
“Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia,” Tito menyampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11).
