Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meninjau kesiapan pelaksanaan tahap transisi dari tanggap darurat ke tahap rehabilitasi-rekonstruksi pascagempa dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (26/10/2018).
“Jadi, antara tahap tanggap darurat ke tahap transisi menuju rehabilitasi-rekonstruksi ada banyak langkah-langkah yang harus diselesaikan, banyak kegiatan yang harus disesuaikan. Karena nantinya akan sangat beda,” Wiranto, saat memberikan pengarahan kepada kementerian dan lembaga terkait di kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Berdasar rilis Kemenko Polhukam, Wiranto mengatakan pada tahap ini akan ada perpindahan kegiatan, seperti penarikan pasukan evakuasi dan pengamanan, maupun bantuan luar negeri yang akan dihentikan.
Namun, pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai apa saja yang masih dibutuhkan pada tahap transisi ini.
“Beberapa pasukan harus kami tarik kembali, kemudian bantuan-bantuan alat berat berangsur-angsur harus kita tarik lagi. Lalu fasilitas umum, apakah itu masalah PDAM, listrik, BBM sudah normal betul sehingga tidak perlu difasilitasi. Fasilitas keamanan juga sudah dapat dinormalkan sehingga tidak perlu lagi ada penambahan pasukan polisi dari luar daerah, itu semua butuh koordinasi,” ujar dia.
Menurut dia, pada tahap ini kegiatan di masyarakat juga perlu mendapat perhatian. Pemerintah sendiri saat ini sudah mulai membangun hunian Sementara (Huntara) yang ditargetkan sebanyak 1.200 unit, maaing-masing unit dapat dihuni oleh 10-12 KK.
“Yang terpenting pada tahap transisi ini adalah kita membangun Huntara, ini yang harus kita kebut. Agar masyarakat yang masih mengungsi di tenda-tenda bisa tinggal di hunian sementara sambil nunggu rumahnya jadi,” terang dia.
Apalagi, lanjutnya, saat ini sudah memasuki musim hujan, sehingga dikhawatirkan jika masih tetap tinggal di tenda dapat mudah terserang penyakit.
Untuk pembangunan huntara, pemimpin proyeknya adalah Kementerian PUPR dengan melibatkan berbagai perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta.
“Tapi yang terpenting adalah saya di sini tadi minta supaya kontraktor lokal dan masyarakat dilibatkan sebagai pekerja, agar mereka mendapatkan penghasilan dan dari situ mereka bisa hidup, jangan hanya mengandalkan dari Jaminan Hidup (Jadup) dari pemerintah yang tidak mungkin cukup,” ungkap dia.
Dia menambahkan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan keamanan, meski pasukan pengamanan ditarik. Sebab peristiwa penjarahan yang terjadi beberapa waktu lalu di sana hanya berifat spontan.
“Tadi orang-orang bertanya, bagaimana pak, apa mungkin akan ada penjarahan lagi? Ya tidak ada. Penjarahan itu kan bersifat spontan, pada saat orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, disampingnya ada mini market, saya pun jarah juga jika jadi mereka,” pungkasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Bupati Donggala Kasman Lassa, perwakilan dari TNI, BNPB, serta kementerian dan lembaga terkait.
