Bertolak dari rumahnya di kawasan Kendangsari, Kota Surabaya, pagi itu Sunarto membawa sekantong plastik besar berisi sampah anorganik ke sebuah bank sampah yang berjarak beberapa ratus meter.
Proses itu dia ulangi sore harinya dengan membawa sampah dari kantor tempatnya bekerja. Di bank sampah tersebut, limbah ditimbang, untuk kemudian dicatatkan di buku tabungan khusus. Berkat akumulasi sampah yang sudah disetorkannya, Sunarto bisa mendapat uang hingga Rp500.000.
“Jadi seperti kita menabung di bank, dikasih buku tabungan. Habis itu kita setor, ditulis berapa kilo. Setelah itu ditotal berapa nilainya. Pengambilannya menjelang Lebaran. Anggota bank sampah lumayan banyak, sekitar 200 orang,” kata Sunarto kepada wartawan di Surabaya, Ronny Fauzan.
Sunarto merupakan bagian dari gerakan bank sampah yang banyak tersebar di Kota Surabaya. Saat ini jumlah bank sampah di kota tersebut mencapai 296 unit ditambah 26 unit rumah kompos untuk pengolahan sampah organik.
Salah satu dari ratusan pengelola bank sampah adalah Tri Siswati. Perempuan yang mendirikan bank sampah di kawasan kendangsari, Surabaya ini, sudah hampir enam tahun berkecimpung di dunia bank sampah dan memiliki lebih dari 200 nasabah.
Perempuan yang juga akrab dipanggil Bu Sukri ini mengaku, mengadakan bank sampah di kampung bukan karena sokongan dari Pemkot Surabaya, namun lebih pada soal kesadaran lingkungan.
“Saya ini orang nekad. Saya nggak punya lahan tapi mengadakan bank sampah. Sampah yang kita koordinir bertumpuk, seketika itu juga pengepul dipanggil, supaya kampung tetap bersih,” paparnya.
Berkurang drastis
Peranan bank sampah dan rumah kompos di Surabaya ini diakui sangat signifikan oleh Sekretaris Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Aditya Wasita.
Menurutnya, sampah yang masuk ke TPA Benowo Surabaya 1.600 ton per hari. Padahal, jumlah penduduk sebanyak 3,07 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, semestinya jumlah sampah berdasarkan rasio mencapai 2.600 ton per hari.
“Nah, timbunan sampah lainnya yang 1.000 ton ke mana? Berarti kan sudah direduksi di masyarakat, maupun di tempat usaha,” jelas Aditya.
Data yang dipaparkan tersebut tidak diartikan pihak pegiat lingkungan bahwa pengelolaan sampah dengan basis partisipasi masyarakat di Surabaya sudah sangat bagus.
Koordinator Komunitas Nol Sampah Surabaya, Wawan Some, menilai sampah yang tidak masuk ke tempat pembuangan sampah amat mungkin dibuang begitu saja ke sungai.
“Kawasan Surabaya Barat, Surabaya Utara, dan Timur, masih ada yang belum sepenuhnya terjangkau kebersihannya oleh Pemkot. Masih ada titik-titik tertentu yang menjadi area warga buang sampah, terutama di jembatan-jembatan. Jadi seharusnya Pemkot Surabaya harus meluaskan area jangkauannya,” jelas Wawan.
‘Operasi tangkap tangan’
Untuk menertibkan pengelolaan sampah, Walikota Surabaya, Tri Risma Harini, mengklaim pihaknya sudah berlaku tegas dengan cara operasi tangkap tangan (OTT) setiap hari.
“Setiap hari kita selalu OTT, operasi tangkap tangan terhadap pembuang sampah sembarangan. Sudah ada yang di pengadilan. Kalau ada peraturan daerah soal buang sampah sembarangan, tapi tidak dilakukan, yo podo wae. Seluruh Indonesia punya perda, karena itu wajib. Tapi kalau tidak dilakukan nggak ada gunanya,” tegas Risma.
Bagaimanapun, menurutnya, pelibatan masyarakat dalam pemilahan sampah secara mandiri, harus ditingkatkan. Namun, upaya untuk mengedukasi masyarakat bukanlah hal yang ringan, dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.
Dia menjabarkan bahwa Kota Surabaya memiliki fasilitator Lingkungan Hidup yang mempunyai kader yang disebut Kader Lingkungan Hidup untuk memberi edukasi mengelola sampah kepada masyarakat.
“Tahapannya memang berat, harus mengeti dulu tentang pentingnya kebersihan. Karena kalau nggak mengerti, dia akan takut kepada Bu Risma. Selama takut, dia akan melakukan itu. Kalau tidak takut, dia akan berubah lagi,” pungkasnya.
