Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzili menanggapi hasil survei BPS terhadap angka kepuasan jamaah haji tahun 2018. Ace menilai meski hasil survei menunjukan angka sangat memuaskan namun sebagai penyelanggara haji Kementerian Agama perlu membenahi beberapa permasalahan.
Berkenaan dengan itu, Ace mengatakan Komisi VIII DPR RI telah memberikan beberapa catatan kepada Kemenag selaku penyelanggara haji. Adapun kata Ace, salah satunya terkait permasalahan akomodasi jemaah haji.
“Kami masih menemukan di beberapa tempat ada hunian pemondokan yang masih di bawah standar. Kami mengingatkan kepada Kementerian Agama supaya lebih tegas terhadap penyedia pemondokan yang memang dinilai bermasalah,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2018).
Selain itu, Ace menilai dalam aspek transportasi juga masih ditemukan permasalahan. Ace mengungkapkan masih banyak ditemukan jamaah haji yang terkendala dalam akses transportasi karena bus-bus yang seharusnya melayani jemaah haji Indonesia justru dipergunakan oleh jemaah haji negara lain.
“Sehingga prioritas yang seharusnya diberikan jemaah haji Indonesia ternyata masih ditemukan jemaah haji negara lain menggunakan bus shalawat yang memang diperuntukkan jemaah haji Indonesia,” imbuhnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim mengungkapkan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia tahun 2018 masuk dalam kategori sangat memuaskan. Hal itu disampaikan Lukman saat rapat kerja bersama Komisi Vlll di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2018).
Lukman menuturkan berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap indeks kepuasan jemaah haji Indonesia di tahun 2018 menunjukan bahwa tingkat kepuasan mencapai angka 85,23 persen. Menurut Lukman capaian tersebut merupakan kali pertama dimana masuk dalam kategori sangat memuaskan.
“Kita bersyukur tahun ini memasuki kategori sangat memuaskan yang dirasakan jemaah haji kita yang diukur BPS 85,23 persen. Ini pertama kali kategori sangat memuaskan,” tutur Lukman dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2018).
