KTS di bawah perusahaan BLD Group (Taib Mahmud) menerbitkan laporan yang penuh pencitraan bahwa KTS telah menyelamatkan lahan konsesinya dari pembalakan liar, melalui media The Borneo Post yang dimiliki KTS. Mereka seolah meratapi kenyataan bahwa sebagian besar hutan gambut di daerah konsesi yang telah berlisensi sehingga mereka berhak membuka perkebunan sawit telah ditebang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sejumlah aktivis dan media independen bertanya-tanya sejak kapan BLD Group berupaya melestarikan kawasan tersebut dari penebangan karena tanah luas yang diserahkan kepada direktur Pelaksana dan pemegang saham utama, Henry Lau, dari konglomerat kayu KTS pada 2008 memang bertujuan untuk perkebunan kelapa sawit.
Laporan penemuan pembalakan liar di daerah yang diduga ingin dilindungi oleh perusahaan, tak lain hanyalah upaya KTS untuk meningkatkan kepercayaan pemerhati lingkungan terhadap perusahaan yang sampai sekarang dinilai sebagai salah satu pelaku deforestasi dan penyalahguna hak-hak adat terburuk di dunia.
Sebuah laporan oleh Bruno Manser Fund menyoroti korupsi dan penyalahgunaan sektor kayu Sarawak, berkaitan erat dengan pemerintah Taib Mahmud dan peran utamanya dalam perusakan lingkungan hutan dunia. Laporan tersebut mengungkap struktur kompleks industri kayu Sarawak dan hubungan intimnya dengan Abdul Taib Mahmud yang telah menjadi Ketua Menteri (kepala pemerintahan) Malaysia di Kalimantan sejak 26 Maret 1981.
Studi berjudul Pengembangan Taipan Kayu Global di Sarawak, Malaysia Timur, memuat sejarah dan profil perusahaan. Mereka mengklaim memeriksa perkembangan industri kayu tropis Sarawak selama tiga dekade terakhir dan menunjukkan peran utamanya dalam kelestarian hutan dunia, khususnya hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Studi ini ditulis oleh peneliti Daniel Faeh dari Universitas Bern.
Berkat akumulasi dari operasional perusahaan, kelompok-kelompok dari Sarawak seperti Samling, Rimbunan Hijau, WTK, KTS, Shin Yang, serta modal dari Ta Ann bisa memperluas operasi bisnis di seluruh dunia. Mereka sekarang beroperasi tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Australia, Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, Rusia dan Pasifik.
Rekam jejak mereka tentang diversifikasi dan internasionalisasi, bagaimanapun, berjalan seiring dengan pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan politik, dan perusakan lingkungan di negara asal mereka dan banyak bagian lain di dunia.
Kurang Transparan
Dalam hal alokasi lahan, penguasaan lahan dan hak-hak adat asli, negara bagian Sarawak masih kekurangan transparansi dan legitimasi. Studi tersebut juga mengidentifikasi situasi politik-ekonomi di Sarawak sebagai pendorong utama di balik laju deforestasi yang cepat.
Kenyataan bahwa Ketua Menteri Abdul Taib Mahmud (Menteri Perencanaan dan Manajemen Sumber Daya) memiliki kendali mutlak atas alokasi lisensi kayu dan konsesi penebangan untuk dirinya sendiri, sekutu, teman dan keluarga, tidak mengherankan bahwa klaim tanah dari kelompok adat setempat telah diabaikan secara sistematis. Laporan tersebut juga mengidentifikasi Perusahaan Pengembangan Industri Kayu Sarawak (STIDC), sebuah badan resmi yang dikepalai oleh para elite politik negara bagian, dengan fungsi kontrol atas sektor kehutanan.
Sementara itu, fungsi pengendalian independen dari STIDC (misalnya pembalakan liar, bea masuk dan ekspor) dipertanyakan karena kepentingan bisnisnya yang saling berkepentingan (konsesi kayu, penebangan, dan kegiatan manufaktur). Laporan tersebut mengatakan, KTS tidak dapat diberi nilai karena kurangnya transparansi terkait dengan konsesi yang dipegang oleh mereka.
Kelompok ini juga memegang bank lahan perkebunan kelapa sawit utama. Setidaknya empat taipan kayu berada di antara 30 orang terkaya di Malaysia. Tiong Hiew Raja Rimbunan Hijau, Yaw Teck Seng dan Yaw Chee Ming dari Samling Group, serta ketua Ta Ann, Abdul Hamed Sepawi, yang kebetulan adalah sepupu pertama Menteri Utama Sarawak Abndul Taib Mahmud.
Lebih Jauh Soal KTS
KTS dan kelompok perkebunannya telah berinvestasi secara luas di sektor media dan memiliki The Borneo Post, surat kabar utama berbahasa Inggris di Sarawak yang berhasil mendistorsi dan menekan kekhawatiran masyatakat lokal terhadap industri kayu dan perkebunan Sarawak. Abdillah bin Wan Hamid, mantan Manajer Umum Perusahaan Pengembangan Industri Kayu Sarawak, memiliki 20% saham KTS.
Selain itu, diketahui dalam situs resmi APRIL, disebutkan bahwa KTS adalah salah satu mitra yang memasok kayu bagi APRIL. Fakta tersebut menjadi kontradiktif bagi APRIL, yang mengklaim dalam sebuah tanggapan resminya, bahwa semua pasokan kayu APRIL 100% legal, dapat dilacak, dan berasal dari perkebunan terbarukan yang disertifikasi berdasarkan standar manajemen hutan global dan nasional.
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa model pembangunan berbasis patronase Sarawak telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan distribusi kekayaan serta peluang ekonomi yang sangat tidak merata. Hingga saat ini, sistem perlindungan politik masih memicu kehancuran hutan hujan di Sarawak, dan kelompok-kelompok adat setempat masih berjuang untuk hak sah atas tanah mereka.
Hasil dari dekade terakhir pengembangan industri kayu di Sarawak, adalah munculnya taipan kayu besar, yang sekarang tidak hanya mendominasi industri kayu di Malaysia tetapi juga mengendalikan banyak industri penting lainnya di Sarawak, termasuk kelapa sawit, konstruksi, pengembangan properti, perkapalan, perdagangan, pariwisata, dan media.
Laporan tersebut menggarisbawahi fakta bahwa Sarawak adalah salah satu negara terkaya sumber daya di Malaysia dan menghasilkan miliaran dolar AS per tahun dari kayu dan produk kayu ditambah jumlah yang sama lagi dari minyak mentah, gas alam, dan minyak sawit. Namun, pemerintah dan elite politik tidak hanya mengabaikan hak-hak kelompok masyarakat adat setempat, mereka juga gagal mendistribusikan kekayaan kayu dan pendapatan secara adil kepada masyarakat Sarawak.
