Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi memastikan sertifikasi halal vaksin Covid-19 tak akan menghambat kecepatan produksi dan distribusi vaksin ke masyarakat.
Ma’ruf, kata dia, tak ingin proses sertifikasi halal vaksin justru memperlambat efektivitas penanganan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.
Wapres Ma’ruf Amin terus memastikan, agar hal itu [menghambat kecepatan produksi dan distribusi vaksin] tak terjadi,” kata Masduki dalam keterangan resminya, Senin (31/8).
Ma’ruf disebut telah minta semua pemangku kepentingan sertifikasi halal seperti BPJPH, LPPOM dan Komisi Fatwa MUI proaktif menjemput bola melakukan sertifikasi halal.
Sikap proaktif itu, kata dia, untuk memastikan bahwa vaksin Covid-19 yang kini sedang diuji klinis Bio Farma, benar-benar memenuhi standar halal dengan proses yang cepat dan akurat.
“Wapres menekankan, proses pemeriksaan pemenuhan standar halal vaksin harus berjalan seiring dengan tahapan uji klinis dan produksi, sehingga tidak mengganggu jadwal vaksinasi,” kata Masduki.
Masduki juga menyatakan Wapres telah melakukan langkah antisipatif ketika menggelar rapat dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal, Kamis (27/8) lalu. Hal itu bertujuan untuk menjawab kekhawatiran bahwa sertifikasi halal akan menghambat jadwal vaksinasi
“Pesan Wapres, jangan sampai, problem pandemi ini diperkeruh oleh polemik kehalalan vaksin,” kata dia.
Vaksin Covid-19 saat ini telah mencapai uji klinis tahap ke-3. Selanjutnya, setelah rangkaian uji klinis selesai Januari nanti, Bio Farma akan segera memproduksi vaksin-vaksin tersebut.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan dilibatkan untuk mendapatkan proses registrasi vaksin.
“Mungkin sekitar bulan Februari paling cepat, kita sudah bisa melakukan program vaksinasi ini kepada masyarakat Indonesia,” kata Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir, Kamis (27/8).
Sebagai strategi jangka panjang, Honesti menjelaskan Bio Farma telah bekerjasama dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Kementerian Riset dan Teknologi untuk mengembangkan vaksin yang berbasis kepada strain virus orang Indonesia.
Sementara untuk strategi jangka pendek, pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan perusahaan Sinovac asal China untuk memproduksi vaksin tersebut.
“Mereka akan memberikan bibit vaksin dan Bio Farma yang akan melakukan uji klinis dan produksi,” terangnya.
Terkait dengan kehalalan vaksin hasil kerja sama dengan Sinovac, Honesti menjelaskan bahwa perusahaan itu telah menjamin bahan baku yang digunakan bebas dari kandungan gelatin babi (Porcine).
Meski demikian, ia menyatakan masih diperlukan uji kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan sertifikasi halal resmi.
“Mereka [Sinovac] menyatakan bahwa bahan baku yang diproduksi mereka itu tidak mengandung Porcine,” ungkapnya.
Indonesia juga bekerjasama dengan Uni Emirat Arab dalam produksi vaksin Covid-19.
Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengungkapkan akhir 2020 pemerintah dapat menyuntikkan 30 juta dosis vaksin Covid-19 kepada 15 juta orang.
