Ingar bingar pujian menyelimuti perekonomian Indonesia sepanjang 2018, mulai dari kemampuan pengendalian inflasi dari target 3,7% menjadi 3,13%, hingga sukses penyelenggara negara dalam manajemen anggaran belanja. Lalu, bagaimana dengan 2019?
Tentu saja, penyambutan penuh optimisme pun dilakukan. Namun, tanda-tanda bahwa Indonesia akan melewati tahun ini dengan banyak tantangan juga bermunculan, mulai dari efek tahun politik hingga gangguan dari liarnya dinamika perekonomian global.
Peringatan turbulensi bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pernah datang dari Dana Moneter Internasional (IMF). Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan tidak akan mengalami pertumbuhan signifikan pada 2019 atau cenderung stagnan dibandingkan dengan yang telah terjadi sebelumnya.
Kala itu IMF mengeluarkan studi yang hasilnya menyebut bahwa 2019 kestabilan ekonomi masih hanya bisa dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara di negara-negara berkembang, IMF mengatakan pengetatan likuiditas akan tetap terjadi.
Kepala ekonom IMF, Maurice Obstfeld, menjelaskan bahwa IMF dalam World Economic Outlook, Oktober 2018, memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2019 akan cenderung lebih lambat 0,2 persen dari yang dikeluarkan pada Juli 2018, yakni dari 3,9%, menjadi 3,7%. Ekonomi di negara-negara maju, dikatakannya, akan sebesar 2,4 dan 2,1% pada 2018 dan 2019. Sementara itu, untuk negara-negara berkembang, pada masing-masing tahun akan berada di angka 4,7% sedangkan dengan untuk lima negara ASEAN utama, termasuk Indonesia, akan sebesar 5,3 dan 5,2% pada 2018 dan 2019.
Senada dengan IMF, lembaga pemeringkat global, seperti Fitch dan S&P, memprediksi perekonomian Indonesia tahun depan hanya 5,2%, bahkan proyeksi Moody’s hanya 4,8%, lebih rendah dari tahun ini. Indonesia dianggap masih rentan terhadap sentimen eksternal.
Proyeksi pesimisme itu pun menemui jalan logisnya. Paling tidak ada tiga sumber potensial guncangan ekonomi bagi Indonesia. Pertama, keadaan ekonomi Cina dengan pelemahan aktivitas manufakturnya. Kedua, keadaan ekonomi Amerika Serikat (AS) dengan ancaman government shutdown-nya. Ketiga, tingginya impor bahan bakar minyak dan gas.
Sebagaimana diketahui, Cina adalah salah satu pasar utama Indonesia. Khususnya bagi komoditas mentah dan energi. Cina juga menjadi negara pemberi pinjaman B to B terbesar bagi perusahaan-perusahaan negeri ini. Namun, akibat ketegangan ekonomi dengan AS, ekonomi Negeri Tirai Bambu tak berjalan secepat biasanya.
Hasil survei swasta terhadap manufaktur Cina pada Desember menunjukkan aktivitas pabrik tumbuh negatif untuk kali pertama dalam 19 bulan. Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI), yang merupakan survei swasta, turun menjadi 49,7 pada Desember, dari 50,2 pada November.
Analis dalam survei Reuters memperkirakan PMI berada di level 50,1 pada Desember. Angka di atas level 50 tersebut mengindikasikan ekspansi, sedangkan angka di bawah level itu menandakan kontraksi.
Pada Desember, pesanan baru dan pesanan ekspor baru menunjukkan penurunan, menurut survei Caixin. “Itu menunjukkan permintaan eksternal tetap lemah karena gesekan perdagangan antara Cina dan AS, sementara permintaan domestik secara khusus juga melemah,” tulis Zhengsheng Zhong, direktur analisis ekonomi makro di CEBM Group, anak perusahaan Caixin, seperti dikutip CNBC International, Rabu (2/1/2019).
Sadar akan bahaya yang datang mengintai, pihak otoritas ekonomi Cina pun bersiap melakukan reformasi ekonomi besar-besaran, mulai dari pemangkasan giro wajib minimum (GWM) perbankan, pajak, hingga biaya-biaya ekonomi lainnya. Hal ini dikatakan langsung oleh Perdana Menteri Li Keqiang, Jumat (4/1/2019).
Sebagaimana diketahui, Cina telah memotong rasio GWM sebanyak empat kali pada 2018 agar tersedia lebih banyak lagi dana bagi bank untuk dipinjamkan. Analis memperkirakan, akan ada tiga hingga empat kali pemotongan lagi tahun ini dimulai pada kuartal pertama.
Selain banyak langkah dukungan dari bank sentral, pemerintah juga telah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur dalam upaya mendorong kembali permintaan dalam negeri dan investasi yang lamban. Langkah ini tentu membutuhkan waktu. Pemerintah mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018 sekitar 6,5% tahun ini, melambat dari target 6,9% pada 2017.
Masalahnya, mampukah Cina mencapai target pertumbuhan 6,5%? Karena pada 2018, target pertumbuhan yang disasar pun tak bisa tercapai. Jika ini yang terjadi akibatnya sungguh serius bagi para eksportir ke Cina. Hantu pengetatan dan proteksionisme pun akan merajalela.
Tanda-tanda ke arah sana sudah bermunculan. Yang paling kentara adalah penutupan pabrik handphone Samsung serta berkurang drastisnya penjualan iPhone di negeri panda itu, dilatarbelakangi menurun drastisnya minat konsumen lokal atas barang-barang impor.
Bagaimana dengan tanda yang kedua, ekonomi AS? Berita negatif yang tak kalah mendebarkan pun muncul dari Negeri Paman Sam. Muasalnya adalah rencana Presiden Donald Trump menghentikan operasional pemerintahan jika DPR AS yang didominasi Partai Demokrat tak segera membatalkan keputusannya.
Presiden Trump meminta DPR AS untuk menyetujui proyek ambisiusnya membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko dengan nilai US$ 5,6 miliar. DPR yang didominasi Partai Demokrat menolak rencana Presiden Trump dan memilih untuk membekukan sebagian anggaran operasional pemerintah.
Celakanya, Presiden Trump bersikukuh agar proyek tembok pemisah ini harus jalan. Dan ia tak berkeberatan bila sebagian unit penunjang pemerintahan harus berhenti beroperasi. Toh itu bukanlah unit-unit yang vital. Begitu alasan Presiden Negeri Adidaya itu.
Apa akibatnya bagi Indonesia? Jelas berbahaya. Unit-unit penunjang yang belum mendapatkan anggaran operasional periodik mereka secara tak langsung terkait dengan perdagangan internasional. Walaupun tak serta merta membatalkan kontrak ekspor, birokrasi yang menjadi lebih lama mengancam perputaran barang. Dan ini jelas bukan sesuatu yang menguntungkan bagi para eksportir ke AS, termasuk dari Indonesia.
Ancaman selanjutnya bagi perekonomian Indonesia pada 2019 adalah berlanjutnya impor besar-besaran BBM dan gas. Sebagaimana diketahui, publik Indonesia mendapatkan kabar bahwa setiap harinya Pertamina harus membeli dolar AS di pasar keuangan dengan nilai sangat fantastis, Rp1,5 triliun!
Buruknya performa perdagangan migas menjadi salah satu biang kerok defisit neraca perdagangan jatuh. Pada November lalu, lagi dan lagi defisit migas menjadi penyebab neraca perdagangan jeblok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan pada November mencapai US$ 2,05 miliar. Angka defisit tersebut menjadi yang paling dalam sepanjang tahun ini, dan dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan defisit migas hingga November 2018 mencapai Rp 176 triliun.
Kepala BPS, Suhariyanto, tak memungkiri bahwa defisit tersebut tak lepas dari pengaruh kinerja perdagangan migas yang dalam beberapa bulan terakhir terus mengalami defisit. “Defisit yang utama adalah defisit migas US$ 1,5 miliar,” ungkap Suhariyanto dalam konferensi pers, Senin (17/12/2018).
Impor migas terdiri atas tiga komponen utama, yaitu impor minyak mentah, impor hasil minyak, dan impor gas. Dari data tersebut, impor hasil minyak merupakan komponen terbesar dari keseluruhan impor migas.
Mengkhawatirkan? Jelas. Apalagi Indonesia memasuki tahun politik yang segala kemungkinan buruk bisa saja tereskalasi sedemikian rupa. Akankah Indonesia mampu melewati turbulensi pada 2019? Optimisme tetap harus dicanangkan, tidak salah bila pemerintah dan rakyat Indonesia pun bersiap menghadapi buruknya keadaan.
