Posisi Presiden Joko Widodo belum aman. Begitu hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengenai peluang calon pejawat dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019.
Memasuki tahun keempat masa jabatannya, elektabilitas Presiden Jokowi belum juga menyentuh 50 persen. Bandingkan dengan, presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang elektabilitasnya stabil di kisaran 60 persen sebelum memasuki Pilpres. Jelas ini lampu kuning bagi Presiden Jokowi bila ingin mempertahankan jabatannya.
“Dari riset LSI, pada Januari 2018 ini, elektabilitas Jokowi mencapai 48,50 persen. Di sisi lain, elektabiltas calon-calon pesaing Jokowi sebesar 41,20 persen dan ada 10,30 persen orang yang belum menentukan pilihan. Dari data itu, LSI melihat Jokowi sudah kuat tapi belum aman,” ujar Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfarabi, saat memaparkan hasil survei itu.
Dikarenakan elektabilitas yang masih belum aman, Adjie menyebut peluang Jokowi untuk memenangkan Pilpres tahun depan, 50-50. Peluang untuk menang dengan peluang menuai kekalahan sama besarnya. Kemenangan di Pilpres 2019 akan ditentukan pengelolaan isu yang tepat oleh masing-masing calon. “Sebesar 50 persen kemungkinan pejawat presiden terpilih kembali. Sebanyak itu pula, kemungkinan 50 persen pejawat dikalahkan,” ujar Adjie, Jumat (2/2).
Adjie mengatakan Indonesia baru melaksanakan pilpres langsung tiga kali pada 2004, 2009, 2014. Namun baru dua kali, pejawat presiden bertarung kembali yakni Megawati pada 2004 dan SBY pada 2009.
Pada pemilu 2014, tak ada pejawat presiden yang bertarung. Presiden SBY sudah memangku jabatan dua periode dan sesuai aturan tak bisa maju kembali. Pilpres 2014 berlangsung tanpa kehadiran pejawat sebagai peserta. Pada 2004, pejawat presiden kalah. Pada 2009, pejawat presiden menang. Sejarah Indonesia menunjukkan angka.
Berkaca para Pilpres Amerika Serikat, kompetisi pejawat juga ketat. Berdasarkan data 18 kali pemilu presiden terakhir dimana pejawat maju kembali untuk periode kedua, 10 kali pejawat presiden menang dan delapan kali pejawat presiden kalah. Persentase pejawat untuk menang dalam pilpres AS tersebur sebesar 55 persen.
Berdasarkan kasus Indonesia dan AS, 50-55 persen pejawat presiden akan menang. Namun sebesar 45 -50 persen pula pertahana akan kalah. Data statistik ini bisa jadi berita baik atau berita buruk untuk Joko Widodo (Jokowi) selaku pejawat dan penantangnya kelak, tergantung pada pengelolaan isu yang mereka lakukan.
Isu ekonomi dan agama rentan menerpa Jokowi
Dari hasil survei, isu sektor ekonomi akan menjadi isu rentan bagi Presidenn Jokowi. Adjie memaparkan, dari sisi kepuasan kinerja, 70 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi dan 21,30 persen responden merasa kurang puas. Dari data itu, LSI melihat Jokowi sudah kuat tapi belum aman.
Dalam jumlah besar, publik tak puas dengan kondisi ekonomi. “Masalahnya, isu ekonomi adalah isu terpenting yang membuat pejawat menang atau kalah,” ujar Adjie, Jumat (2/2).
Sebesar 52,6 persen responden menyatakan harga-harga kebutuhan pokok makin memberatkan mereka. Sebesar 54,0 persen responden menyatakan sulit mendapatkan pekerjaan. Sebesar 48,4 persen responden menyatakan pengangguran semakin meningkat.
Merebak pula isu buruh negara asing, terutama yang berasal dari Cina. Di tengah sulitnya lapangan kerja dan tingginya pengangguran di berbagai daerah, isu tenaga kerja asing sangat sensitif.
Isu ini secara nasional memang belum populer karena belum banyak diketahui masyarakat. Survei LSI menunjukkan baru 38,9 persen responden mendengar isu ini. Dari jumlah itu, 58,3 persennya menyatakan sangat tidak suka dengan isu itu dan hanya 13,5 persen yang menyatakan suka.
Jokowi rentan pula terhadap isu agama. Kekuatan dan isu Islam politik diprediksi akan mewarnai Pilpres 2019 seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, tapi dalam kadar berbeda. Islam politik sendiri adalah terminologi untuk segmen pemilih yang percaya dan sangat yakin politik tak bisa dipisahkan dari agama. “Untuk pemilih Indonesia, jumlah segmen Islam Politik terbilang besar,” kata Adjie.
Sebesar 40,7 persen responden menyatakan tidak setuju agama dan politik dipisahkan. Sementara 32,5 persen publik menyatakan agama dan politik harus dipisahkan. Dari mereka yang menyatakan agama dan politik harus dipisahkan, 58,6 persennya mendukung kembali Jokowi sebagai presiden.
Sementara mereka yang tidak setuju agama dan politik harus dipisahkan, 52,1 persennya mayoritas mendukung capres selain Jokowi. Meski begitu, Jokowi masih memperoleh dukungan sebesar 40,8 persen dar segmen Islam Politik ini. “Islam politik versus bukan Islam politik menunjukkan perilaku politik berbeda terhadap memilih atau melawan Jokowi,” ungkap Adjie.
Dua isu besar itu akan berperan besar menentukan kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Jokowi akan makin kuat dan perkasa jika isu-isu ini dikelola dengan baik. Sebaliknya, Jokowi akan melemah jika isu ini terabaikan, apalagi sampai ‘digoreng’ lawan politiknya.
