• Latest
  • Trending
Menyoal Siklus Kekerasan di Papua

Menyoal Siklus Kekerasan di Papua

January 7, 2019
GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

October 24, 2020
Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi

Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi

October 24, 2020
Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

October 24, 2020
Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

October 23, 2020
Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia

Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia

October 22, 2020
Siapa Bikin Gambar Kucing Raksasa di Gurun Peru?

Siapa Bikin Gambar Kucing Raksasa di Gurun Peru?

October 19, 2020
Valentino Rossi Positif Covid-19

Valentino Rossi Positif Covid-19

October 16, 2020
Omnibus Law Lebih Serius Ditangani Ketimbang Covid-19?

Omnibus Law Lebih Serius Ditangani Ketimbang Covid-19?

October 16, 2020
Palu Arit dan Kuas, Korut Parade Militer Besar-Besaran

Palu Arit dan Kuas, Korut Parade Militer Besar-Besaran

October 11, 2020
Penghargaan Nobel 2020, Siapa Saja Pemenangnya?

Penghargaan Nobel 2020, Siapa Saja Pemenangnya?

October 10, 2020
Debat Presiden Sesi Dua Dibatalkan, Trump Tolak Format Virtual

Debat Presiden Sesi Dua Dibatalkan, Trump Tolak Format Virtual

October 10, 2020
Valentino Rossi Positif Covid-19

Valentino Rossi Positif Covid-19

October 10, 2020
Rakyat Berita
No Result
View All Result
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
Tuesday, April 13, 2021
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
No Result
View All Result
Rakyat Berita
No Result
View All Result

Menyoal Siklus Kekerasan di Papua

Sektor keamanan di Papua telah menjadi isu yang seolah tak ada habisnya.

January 7, 2019
in Crime, Featured, Indonesia, Military, National News, National Security
0
Home National Security Crime
Post Views: 88

 

Sektor keamanan di Papua telah menjadi isu yang seolah tak ada habisnya. Dari awal sejarah berdirinya, pulau yang menyimpan beragam kekayaan alam itu menjadi saksi dari operasi militer terbesar yang digelar oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di era Orde Lama, yang dikenal dengan nama Operasi Jayawijaya.

Dan setelah resmi menjadi bagian dari Indonesia lewat Perjanjian New York pada15 Agustus 1962, tidak merta menghentikan permasalahan keamanan di Papua. Sebaliknya, dimulailah situasi gangguan keamanan yang seperti tak berkesudahan hingga sampai sekarang. Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi, direspon pemerintah di masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Suharto, dengan memberlakukan status Daerah Operasi Militer (DOM) selama 20 tahun.

Dilihat dari track record-nya, sejauh ini pemerintah dan pihak keamanan cukup berhasil menjaga stabilitas keamanan di Papua melalui sejumlah operasi militer. Seperti Pembebasan Sandera Mapenduma yang saat itu dipimpin Danjen Kopassus Prabowo Subianto, hingga di era reformasi ketika Polri memiliki domain yang lebih besar, atas bantuan TNI berhasil menyelamatkan 344 warga sipil yang terisolasi di Banti, Kimbeli, Distrik Tembagapura.

RelatedPosts

Delegasi Indonesia Semprot Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua

29 Tentara Jadi Tersangka dalam Kasus Perusakan Mapolsek Ciracas

Polsek Ciracas Diserang, Polsek Pasar Rebo Juga Jadi Sasaran Amuk Oknum TNI

Perusak Polsek Ciracas Terancam Dipecat

Tim Labfor Polri Periksa Abu Arang dan CCTV Kebakaran Gedung Utama Kejagung

Namun, pada kasus penembakan di Distrik Yigi, Nduga, yang menewaskan 31 pekerja proyek, menimbulkan pertanyaan fundamental yang harus kita telaah bersama: sampai kapan situasi keamanan yang tidak stabil di Papua akan terus terjadi? Efektifkah langkah yang diambil pemerintah dan pihak keamanan meredam aksi teror yang diduga kuat dilakukan OPM melalui Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)?

Akar permasalahan di Papua disetujui banyak pihak tidak berdiri di atas satu isu, melainkan banyak faktor seperti sejarah, ideologi, ekonomi, sosial, diskriminasi, dan hak asasi manusia (HAM). Kepelikan ini terbukti dengan status Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diberikan pemerintah pada 2001, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008, belum mampu menyelesaikan permasalahan di Papua.

Otsus justru menjadi bagian permasalahan itu sendiri. Pemerintah seperti hanya menitikberatkan persoalan di Papua pada sosial ekonomi dan peningkatan anggaran pembangunan saja, tetapi justru mengabaikan dialog politik yang terbuka guna menggali kembali permasalahan di Papua.

Jakarta menganggap permasalahan di Papua telah selesai saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Sementara rakyat Papua menganggapnya belum selesai. Perbedaan persepsi inilah yang mengakibatkan resistensi politik yang berkepanjangan.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah dan pihak keamanan telah menimbun berbagai permasalahan hukum dan HAM yang tidak terselesaikan secara tuntas, yang kemudian memunculkan ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.

Koloni Indonesia ?

Dinamika di Papua sangat lekat dengan isu dan kepentingan politik yang rumit dan berbelit. Unsur keamanan baik TNI dan Polri serta Badan Intelijen Nasional (BIN) sebagai pihak yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan keamanan harus sangat berhati-hati dalam menyikapi permasalahan di Papua.

Semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi permasalahan karena mempertahankan cara-cara represif malah semakin memperbesar ketidakpercayaan rakyat Papua. Ketidakpercayaan ini juga memunculkan dan menguatkan persepsi dari para aktivis pro kemerdekaan yang terus menyuarakan bahwa Papua dijajah dan dijadikan “koloni Indonesia”.

Senada dengan “propaganda” itu, para nasionalis men-stigma golongan pro kemerdekaan Papua sebagai separatis yang tidak boleh diberi ruang. Walau untuk berdialog dan bernegosiasi pun, mereka seolah menutup mata dan telinga atas ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang telah terjadi.

Selama pemerintah bersama pihak keamanan tidak mencoba untuk menyamakan persepsi tersebut, siklus kekerasan di Papua akan terus terjadi. Permasalahan di Papua bisa menjadi bom waktu dengan daya ledak yang luar biasa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dialog harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Kebutuhan dialog bahkan telah mencapai level urgensi. Bila pemerintah mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis, dialog terbuka dan menyeluruh mutlak dilakukan.

Sementara itu, pihak keamanan harus mengimbangi langkah represif dengan mengedepankan kemanusiaan. Keselamatan warga sipil yang tidak terkait dengan OPM harus menjadi perhatian serius kala pihak keamanan berusaha menjaga stabilitas keamanan. Kehadiran senjata di Papua akan semakin memudarkan simpati rakyat Papua terhadap pemerintah.

Hukum harus ditegakkan di Papua dengan seadil-adilnya tanpa ada diskriminasi. Pelaku kejahatan HAM harus diseret ke pengadilan. Bila upaya tersebut dilakukan pemerintah dengan serius, bukan tidak mungkin cita-cita golongan pro kemerdekaan Papua akan berubah menjadi simpati. Bagaimanapun, Papua adalah bagian dari Republik Indonesia yang harus dan sudah sepantasnya mendapat perlakuan dan perhatian yang sama dengan daerah lainya.

Source :
Citizen Daily
Tags: PapuapolriSoehartoTNI

Related Posts

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman
Diplomacy

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

October 24, 2020
Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi
Featured

Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi

October 24, 2020
Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis
Art

Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

October 24, 2020
Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba
Featured

Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

October 23, 2020
Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia
Featured

Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia

October 22, 2020
Next Post
KPU Tak Fasilitasi Visi-Misi, Sandiaga: Masyarakat Ingin Dengar Langsung

KPU Tak Fasilitasi Visi-Misi, Sandiaga: Masyarakat Ingin Dengar Langsung

Translate

Popular Post

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman
Diplomacy

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

October 24, 2020
0

  Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo siap melawat ke Indonesia, sebagai bagian dari lawatan ke empat negara Asia, mulai...

Read more
Ingat! Dana Desa Tak Boleh Digunakan Untuk…

Ingat! Dana Desa Tak Boleh Digunakan Untuk…

May 8, 2017
DPR Cermati Program Reforma Agraria Jokowi

DPR Cermati Program Reforma Agraria Jokowi

May 8, 2017
Legislator: Pemerintahan Ganjar Belum Serius Reformasi Agraria

Legislator: Pemerintahan Ganjar Belum Serius Reformasi Agraria

May 8, 2017
Sekti Jember Desak Pemkab-BPN Jalankan Reforma Agraria

Sekti Jember Desak Pemkab-BPN Jalankan Reforma Agraria

May 8, 2017
  • About Us
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Creative Commons
  • Contact Us

Topics

Follow Us

About Us

Rakyatberita.com is part of the Rakyat Berita Media Group LLC, which delivers daily news around the globe.

© 2011. Rakyat Berita

No Result
View All Result
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports

© 2011. Rakyat Berita