• Latest
  • Trending
Meredam konflik berdarah di Papua

Meredam konflik berdarah di Papua

April 10, 2018
GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

October 24, 2020
Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi

Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi

October 24, 2020
Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

October 24, 2020
Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

October 23, 2020
Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia

Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia

October 22, 2020
Siapa Bikin Gambar Kucing Raksasa di Gurun Peru?

Siapa Bikin Gambar Kucing Raksasa di Gurun Peru?

October 19, 2020
Valentino Rossi Positif Covid-19

Valentino Rossi Positif Covid-19

October 16, 2020
Omnibus Law Lebih Serius Ditangani Ketimbang Covid-19?

Omnibus Law Lebih Serius Ditangani Ketimbang Covid-19?

October 16, 2020
Palu Arit dan Kuas, Korut Parade Militer Besar-Besaran

Palu Arit dan Kuas, Korut Parade Militer Besar-Besaran

October 11, 2020
Penghargaan Nobel 2020, Siapa Saja Pemenangnya?

Penghargaan Nobel 2020, Siapa Saja Pemenangnya?

October 10, 2020
Debat Presiden Sesi Dua Dibatalkan, Trump Tolak Format Virtual

Debat Presiden Sesi Dua Dibatalkan, Trump Tolak Format Virtual

October 10, 2020
Valentino Rossi Positif Covid-19

Valentino Rossi Positif Covid-19

October 10, 2020
Rakyat Berita
No Result
View All Result
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
Saturday, January 16, 2021
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
No Result
View All Result
Rakyat Berita
No Result
View All Result

Meredam konflik berdarah di Papua

April 10, 2018
in National Security, Papua, Provincial
0
Home National Security
Post Views: 340

 

Baku tembak antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kelompok bersenjata di Papua seakan tanpa akhir. Padahal, ratusan nyawa telah tewas akibat konflik tersebut. Pemerintah Indonesia diharapkan bisa meredam sejumlah persoalan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Bumi Cendrawasih itu.

Dalam kontak senjata pada Minggu dan Senin (1-2 April 2018), seperti dilansir BBC Indonesia, pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM) menanggung dua orang tewas, dan puluhan lainnya terluka. Sementara di pihak TNI satu orang tewas, seorang serdadu dari Yonif 751/Raider, bernama Vicky Rumpasium dengan pangkat Prajurit Satu.

Belakangan, TNI menyebut kelompok OPM sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Kasus pada awal April tersebut hanyalah sebagian dari rentetan konflik yang telah merenggut ratusan korban jiwa.

RelatedPosts

Delegasi Indonesia Semprot Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua

Polisi Tetapkan 20 Tersangka Kasus Makar di Papua

Kapolda Papua soal HUT OPM: Situasi Papua Aman dan Kondusif

Mahfud MD Klaim Tidak Ada Pembatasan Orang Asing ke Papua

Panglima TNI-Kapolri Lihat Penerjunan, Bandara Timika Ditutup

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Amiruddin al Rahab, dalam jurnal politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertajuk Operasi-operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman? menjelaskan,

“Operasi militer untuk memaksa Papua berintegrasi dengan Indonesia terjadi pada 1961 dengan masuknya bala tentara Indonesia ke Papua dengan sebutan sukarelawan dalam rangka melakukan infiltrasi untuk menguasai sebagian wilayah Papua dari Belanda.”

Selanjutnya, para tentara membentuk posko penyerbuan Irian Barat dengan melibatkan sedikitnya 10 kompi pasukan ABRI, termasuk di antaranya Kapten Benny Moerdani yang kemudian menjadi komandan sementara pasukan tersebut.

Mereka menyerang sejumlah daerah seperti Biak, Fak-fak, Sorong, Kaimana, dan Merauke. Operasi penyerangan ini kemudian disebut Operasi Djayawijaya.

“Cengkeraman Angkatan Darat atas Papua kian kuat karena adanya dwifungsi ABRI dan dijadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Dengan semangat berdwifungsi, obsesi utama semua pimpinan militer Indonesia, khususnya di jajaran Kodam Trikora dan di Pemda Papua adalah menghancurkan OPM,” papar Amiruddin.

Amiruddin berpendapat, penghancuran kelompok tersebut dilatari kepentingan politik dan ekonomi untuk menguasai perusahaan besar di Papua yang menjadi objek vital nasional. Kehadiran TNI di Bumi Cendrawasih, belum hilang jejaknya hingga kini.

Tim Lokadata Beritagar.id mengolah data konflik separatisme antara dua kubu di Papua dan Papua Barat, merujuk pada data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesiadi situs Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Data yang terkumpul sejak 1998 hingga Maret 2015, namun data selama lima tahun dari 2005 hingga 2010 tak dapat ditelusuri. Selama rentang waktu tersebut, ditemukan 161 konflik yang mayoritas berada di Provinsi Papua.

Dari catatan Kemenko PMK dan The Habibie Centre, keseluruhan konflik aparat dan kelompok separatis selama 1998 hingga 2015 paling banyak terjadi di lokasi dataran tinggi seperti Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kota Jayapura, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Lanny Jaya.

“Secara umum, militansi orang gunung berbeda dengan pesisir. Bagi orang gunung, perang ya perang beneran, mati satu balas satu. Mereka tidak takut diancam. OPM juga adanya di daerah dataran tinggi dan pegunungan. Tidak ada komandan OPM yang mau turun ke kota. Kalau ribut di kota, pasti bukan mereka,” kata Ketua Tim Kajian Papua LIPI, Adriana Elisabeth, saat dihubungi Beritagar.id, Jumat (6/4/2018).

Menilik rentang waktu, paling banyak terjadi pada 2014, yakni sebanyak 32 kasus. Adriani menilai memanasnya konflik seringkali bersamaan dengan peristiwa internasional yang menyangkut permasalahan di Papua.

Semisal pada 23 Januari 2014, dalam catatan The International Coalition for Papua (ICP), berlangsung Rapat Dengar Pendapat anggota parlemen Uni Eropa tentang Pelanggaran HAM di Papua.

Dua bulan setelahnya, 16 anggota parlemen di Uni Eropa juga menyurati High Representative of The Union for Foreign Affairs and Security Policy, H.E. Baroness Catherine Ashton, untuk menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat itu.

Pada 7 Desember 2014, simposium kelompok separatis di Vanuatu, melahirkan perkumpulan para aktor diplomasi pembebasan Papua Barat untuk dunia internasional, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menurut laporan Suara Papua.

Mereka adalah para diaspora Papua yang berada di luar negeri dan gabungan dari tiga organisasi yakni Parlemen Nasional Papua Barat, Negara Republik Federal Papua barat dan West Papua National Coalition for Liberation.

Pada perkembangannya, ULMWP menjadi bagian dari Melanesia Spearhead Group. Sehari setelah pembentukan ULMWP, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat terjadi di Kabupaten Paniai yang menewaskan lima orang dari warga sipil.

Pada 2000 dan 2001, jumlah konflik juga meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun tersebut merupakan tahun krusial dalam pembentukan proposal dana otonomi khusus Papua. Proposal tersebut diloloskan lembaga legislatif pada 22 Oktober 2001.

Dalam rentang satu bulan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah, diteken oleh Presiden RI saat itu, Megawati Soekarnoputri, pada 21 November 2001.

Mulanya, otonomi khusus diberikan sebagai jalan tengah memenuhi kebutuhan warga Papua dan bentuk diplomasi Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Faktanya, Adriani menilai, implementasi otonomi khusus belum efektif. Salah satu sebabnya, tidak ada proses pendampingan yang maksimal dari pemerintah.

“Akhirnya muncul banyak korupsi. Di Papua, pimpinan menjadi ATM (sumber pendanaan) untuk dimintai uang. Misal ada proposal masuk ke Pemda Papua, harus ada anggarannya, kalau tidak akan rusuh,” kata Adriani.

Maraknya pelanggaran HAM

Adriana menjelaskan ada empat akar konflik yakni marjinalisasi dan diskriminasi, kegagalan pembangunan, kekerasan politik, dan sejarah integrasi Papua.

“Mereka masih didiskriminasi misalnya pembangunan infrastruktur, tapi yang memanfaatkan belum seluruhnya orang Papua asli. Kegagalan pembangunan juga tidak membuat warga Papua merasakan langsung dampaknya. Sudah ada otonomi khusus, seharusnya kepala daerah merealisasikan program prioritas,” kata Adriana.

Di samping infrastruktur, situasi politik juga menjadi sorotan lantaran adanya pelanggaran HAM. “Kekerasan politik ada yang memang karena alasan politis, ada juga kriminal dan pelanggaran HAM berat,” katanya.

Tiga kasus pelanggaran HAM berat sudah diprioritaskan oleh pemerintah melalui Tim Investigasi HAM, namun Adriana menilai tak ada perkembangan yang signifikan.

Kasus pertama terjadi pada 5 November 2003, sebanyak 58 personil TNI Kodim 1702/Jayawijaya dan 12 personel Kopassus menggerebek kelompok TPN OPM di Desa Yalengga, Wamena, Jayawijaya yang menyebabkan sembilan anggota OPM tewas.

Kejadian kedua yang menjadi sorotan khalayak yakni Wasior pada 2011, saat aparat Brimob Polda Papua menyerbu warga sebagai aksi balas dendam terbunuhnya lima anggota Brimob.

Kasus ini bermula dari warga yang geram kepada perusahaan kayu PT Vaticana Papua Perkasa yang dianggap melanggar janji pembayaran pekerjaan kepada warga Papua. Brimob pun turun tangan dan dibalas dengan aksi oleh OPM.

Pelanggaran HAM ketiga yakni penyerangan aparat yang menewaskan lima orang remaja di Paniai pada 8 Desember 2014. Penembakan terjadi saat warga sipil berunjuk rasa di depan kantor kepolisian usai penembakan seorang warga, Yulianus Yeimo (12).

Sepanjang konflik aparat dan OPM sejak 1998 hingga Maret 2015, sedikitnya 244 jiwa sudah terenggut dan 336 orang terluka. Adriana menilai, pemerintah Indonesia punya pekerjaan yang harus segera diselesaikan untuk meredam konflik dan sejumlah persoalan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Papua.

Sejarah integrasi Papua pada 2002 menjadi butir penting. Menurutnya, integrasi tak hanya melalui pembangunan infrastruktur yang sekarang gencar dilakukan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Perlu integrasi di ranah sosial dan budaya.

“Permasalahan belum selesai dengan membuka investasi. Warga Papua harus mengejar ketertinggalan yang begitu jauh. Infrastruktur sosial harus dibangun dengan mengoptimalkan SDM di sana agar ekonomi dan pendidikan maju,” paparnya.

LIPI mengusulkan adanya dialog sektoral yang tidak hanya berfokus pada pendidikan dan kesehatan, seperti yang sekarang dilakukan Tim Investigasi Papua bentukan Presiden Jokowi.

Masih menurut Adriana, dialog lintas sektor ini diharapkan mampu membahas penghambat pembangunan di Papua. Ia juga meminta Tim Investigasi Papua untuk lebih transparan dalam membahas permasalahan Papua.

Source :
Beritagar
Tags: Konflik PapuaOrganisasi Papua Merdeka (OPM)Papua

Related Posts

Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis
Art

Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

October 24, 2020
Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba
Featured

Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

October 23, 2020
Dinkes DKI Jakarta Segera Sesuaikan Harga Swab Test Sesuai Ketetapan Kemenkes
Featured

Dinkes DKI Jakarta Segera Sesuaikan Harga Swab Test Sesuai Ketetapan Kemenkes

October 6, 2020
Warga Solo Keluhkan Jalan Bolong Hingga Kesejahteraan pada Gibran
Central Java

Warga Solo Keluhkan Jalan Bolong Hingga Kesejahteraan pada Gibran

October 5, 2020
Pemimpin ISIS Tewas, Polri Waspada Aksi Balasan di Indonesia
Featured

Sembunyikan Terduga Teroris, Martin Diciduk Densus 88

October 5, 2020
Next Post
Korban tewas akibat minuman keras oplosan di Bandung menjadi 34 orang

Korban tewas akibat minuman keras oplosan di Bandung menjadi 34 orang

Translate

Popular Post

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman
Diplomacy

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

October 24, 2020
0

  Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo siap melawat ke Indonesia, sebagai bagian dari lawatan ke empat negara Asia, mulai...

Read more
Ingat! Dana Desa Tak Boleh Digunakan Untuk…

Ingat! Dana Desa Tak Boleh Digunakan Untuk…

May 8, 2017
DPR Cermati Program Reforma Agraria Jokowi

DPR Cermati Program Reforma Agraria Jokowi

May 8, 2017
Legislator: Pemerintahan Ganjar Belum Serius Reformasi Agraria

Legislator: Pemerintahan Ganjar Belum Serius Reformasi Agraria

May 8, 2017
Sekti Jember Desak Pemkab-BPN Jalankan Reforma Agraria

Sekti Jember Desak Pemkab-BPN Jalankan Reforma Agraria

May 8, 2017
  • About Us
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Creative Commons
  • Contact Us

Topics

Follow Us

About Us

Rakyatberita.com is part of the Rakyat Berita Media Group LLC, which delivers daily news around the globe.

© 2011. Rakyat Berita

No Result
View All Result
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports

© 2011. Rakyat Berita