Baku tembak antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kelompok bersenjata di Papua seakan tanpa akhir. Padahal, ratusan nyawa telah tewas akibat konflik tersebut. Pemerintah Indonesia diharapkan bisa meredam sejumlah persoalan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Bumi Cendrawasih itu.
Dalam kontak senjata pada Minggu dan Senin (1-2 April 2018), seperti dilansir BBC Indonesia, pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM) menanggung dua orang tewas, dan puluhan lainnya terluka. Sementara di pihak TNI satu orang tewas, seorang serdadu dari Yonif 751/Raider, bernama Vicky Rumpasium dengan pangkat Prajurit Satu.
Belakangan, TNI menyebut kelompok OPM sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Kasus pada awal April tersebut hanyalah sebagian dari rentetan konflik yang telah merenggut ratusan korban jiwa.
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Amiruddin al Rahab, dalam jurnal politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertajuk Operasi-operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman? menjelaskan,
“Operasi militer untuk memaksa Papua berintegrasi dengan Indonesia terjadi pada 1961 dengan masuknya bala tentara Indonesia ke Papua dengan sebutan sukarelawan dalam rangka melakukan infiltrasi untuk menguasai sebagian wilayah Papua dari Belanda.”
Selanjutnya, para tentara membentuk posko penyerbuan Irian Barat dengan melibatkan sedikitnya 10 kompi pasukan ABRI, termasuk di antaranya Kapten Benny Moerdani yang kemudian menjadi komandan sementara pasukan tersebut.
Mereka menyerang sejumlah daerah seperti Biak, Fak-fak, Sorong, Kaimana, dan Merauke. Operasi penyerangan ini kemudian disebut Operasi Djayawijaya.
“Cengkeraman Angkatan Darat atas Papua kian kuat karena adanya dwifungsi ABRI dan dijadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Dengan semangat berdwifungsi, obsesi utama semua pimpinan militer Indonesia, khususnya di jajaran Kodam Trikora dan di Pemda Papua adalah menghancurkan OPM,” papar Amiruddin.
Amiruddin berpendapat, penghancuran kelompok tersebut dilatari kepentingan politik dan ekonomi untuk menguasai perusahaan besar di Papua yang menjadi objek vital nasional. Kehadiran TNI di Bumi Cendrawasih, belum hilang jejaknya hingga kini.
Tim Lokadata Beritagar.id mengolah data konflik separatisme antara dua kubu di Papua dan Papua Barat, merujuk pada data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indonesiadi situs Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Data yang terkumpul sejak 1998 hingga Maret 2015, namun data selama lima tahun dari 2005 hingga 2010 tak dapat ditelusuri. Selama rentang waktu tersebut, ditemukan 161 konflik yang mayoritas berada di Provinsi Papua.
Dari catatan Kemenko PMK dan The Habibie Centre, keseluruhan konflik aparat dan kelompok separatis selama 1998 hingga 2015 paling banyak terjadi di lokasi dataran tinggi seperti Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kota Jayapura, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Lanny Jaya.
“Secara umum, militansi orang gunung berbeda dengan pesisir. Bagi orang gunung, perang ya perang beneran, mati satu balas satu. Mereka tidak takut diancam. OPM juga adanya di daerah dataran tinggi dan pegunungan. Tidak ada komandan OPM yang mau turun ke kota. Kalau ribut di kota, pasti bukan mereka,” kata Ketua Tim Kajian Papua LIPI, Adriana Elisabeth, saat dihubungi Beritagar.id, Jumat (6/4/2018).
Menilik rentang waktu, paling banyak terjadi pada 2014, yakni sebanyak 32 kasus. Adriani menilai memanasnya konflik seringkali bersamaan dengan peristiwa internasional yang menyangkut permasalahan di Papua.
Semisal pada 23 Januari 2014, dalam catatan The International Coalition for Papua (ICP), berlangsung Rapat Dengar Pendapat anggota parlemen Uni Eropa tentang Pelanggaran HAM di Papua.
Dua bulan setelahnya, 16 anggota parlemen di Uni Eropa juga menyurati High Representative of The Union for Foreign Affairs and Security Policy, H.E. Baroness Catherine Ashton, untuk menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat itu.
Pada 7 Desember 2014, simposium kelompok separatis di Vanuatu, melahirkan perkumpulan para aktor diplomasi pembebasan Papua Barat untuk dunia internasional, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menurut laporan Suara Papua.
Mereka adalah para diaspora Papua yang berada di luar negeri dan gabungan dari tiga organisasi yakni Parlemen Nasional Papua Barat, Negara Republik Federal Papua barat dan West Papua National Coalition for Liberation.
Pada perkembangannya, ULMWP menjadi bagian dari Melanesia Spearhead Group. Sehari setelah pembentukan ULMWP, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat terjadi di Kabupaten Paniai yang menewaskan lima orang dari warga sipil.
Pada 2000 dan 2001, jumlah konflik juga meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun tersebut merupakan tahun krusial dalam pembentukan proposal dana otonomi khusus Papua. Proposal tersebut diloloskan lembaga legislatif pada 22 Oktober 2001.
Dalam rentang satu bulan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah, diteken oleh Presiden RI saat itu, Megawati Soekarnoputri, pada 21 November 2001.
Mulanya, otonomi khusus diberikan sebagai jalan tengah memenuhi kebutuhan warga Papua dan bentuk diplomasi Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Faktanya, Adriani menilai, implementasi otonomi khusus belum efektif. Salah satu sebabnya, tidak ada proses pendampingan yang maksimal dari pemerintah.
“Akhirnya muncul banyak korupsi. Di Papua, pimpinan menjadi ATM (sumber pendanaan) untuk dimintai uang. Misal ada proposal masuk ke Pemda Papua, harus ada anggarannya, kalau tidak akan rusuh,” kata Adriani.
Maraknya pelanggaran HAM
Adriana menjelaskan ada empat akar konflik yakni marjinalisasi dan diskriminasi, kegagalan pembangunan, kekerasan politik, dan sejarah integrasi Papua.
“Mereka masih didiskriminasi misalnya pembangunan infrastruktur, tapi yang memanfaatkan belum seluruhnya orang Papua asli. Kegagalan pembangunan juga tidak membuat warga Papua merasakan langsung dampaknya. Sudah ada otonomi khusus, seharusnya kepala daerah merealisasikan program prioritas,” kata Adriana.
Di samping infrastruktur, situasi politik juga menjadi sorotan lantaran adanya pelanggaran HAM. “Kekerasan politik ada yang memang karena alasan politis, ada juga kriminal dan pelanggaran HAM berat,” katanya.
Tiga kasus pelanggaran HAM berat sudah diprioritaskan oleh pemerintah melalui Tim Investigasi HAM, namun Adriana menilai tak ada perkembangan yang signifikan.
Kasus pertama terjadi pada 5 November 2003, sebanyak 58 personil TNI Kodim 1702/Jayawijaya dan 12 personel Kopassus menggerebek kelompok TPN OPM di Desa Yalengga, Wamena, Jayawijaya yang menyebabkan sembilan anggota OPM tewas.
Kejadian kedua yang menjadi sorotan khalayak yakni Wasior pada 2011, saat aparat Brimob Polda Papua menyerbu warga sebagai aksi balas dendam terbunuhnya lima anggota Brimob.
Kasus ini bermula dari warga yang geram kepada perusahaan kayu PT Vaticana Papua Perkasa yang dianggap melanggar janji pembayaran pekerjaan kepada warga Papua. Brimob pun turun tangan dan dibalas dengan aksi oleh OPM.
Pelanggaran HAM ketiga yakni penyerangan aparat yang menewaskan lima orang remaja di Paniai pada 8 Desember 2014. Penembakan terjadi saat warga sipil berunjuk rasa di depan kantor kepolisian usai penembakan seorang warga, Yulianus Yeimo (12).
Sepanjang konflik aparat dan OPM sejak 1998 hingga Maret 2015, sedikitnya 244 jiwa sudah terenggut dan 336 orang terluka. Adriana menilai, pemerintah Indonesia punya pekerjaan yang harus segera diselesaikan untuk meredam konflik dan sejumlah persoalan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Papua.
Sejarah integrasi Papua pada 2002 menjadi butir penting. Menurutnya, integrasi tak hanya melalui pembangunan infrastruktur yang sekarang gencar dilakukan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Perlu integrasi di ranah sosial dan budaya.
“Permasalahan belum selesai dengan membuka investasi. Warga Papua harus mengejar ketertinggalan yang begitu jauh. Infrastruktur sosial harus dibangun dengan mengoptimalkan SDM di sana agar ekonomi dan pendidikan maju,” paparnya.
LIPI mengusulkan adanya dialog sektoral yang tidak hanya berfokus pada pendidikan dan kesehatan, seperti yang sekarang dilakukan Tim Investigasi Papua bentukan Presiden Jokowi.
Masih menurut Adriana, dialog lintas sektor ini diharapkan mampu membahas penghambat pembangunan di Papua. Ia juga meminta Tim Investigasi Papua untuk lebih transparan dalam membahas permasalahan Papua.
