Hari ini (21/12), sejumlah massa menggelar demonstrasi solidaritas untuk muslim Uighur di depan Kedubes China, Jakarta. Mereka membawa bendera tauhid hingga spanduk-spanduk yang bertuliskan dukungan bagi masyarakat muslim Uighur yang diduga mengalami diskriminasi di China.
Sebelumnya, seruan ‘Aksi Bersama Solidaritas untuk Muslim Uighur China’ ini tersebar dalam poster digital yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan. Sejak Rabu (19/12) linimassa Twitter sudah dipenuhi tagar #UsirDubesCina yang mencapai lebih dari 8.000 kicauan hanya dalam beberapa jam. Para netizen mendesak agar pemerintah memulangkan duta besar Xiao Qian sebagai bentuk protes.
Seperti diberitakan media dalam dan luar ngeri, pemerintah China dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan peraturan yang memberatkan muslim di kawasan Xinjiang. Warga muslim etnis Uighur dilarang beribadah bahkan mengucapkan kata Tuhan. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, menyebut bahwa pemerintah Cina telah menahan hingga satu juta warga Uighur dalam kamp penahanan untuk menjalani program ‘reedukasi, atau ‘pendidikan ulang’. Yakni, sebuah program indoktrinasi komunisme yang merupakan ideologi pemerintah Cina.
Sontak, berita ini menjadi sorotan publik dan menghidupkan kembali solidaritas di kalangan umat muslim di tanah air. Beberapa pihak seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa), Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), segera merespons isu internasional ini dengan mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan langkah diplomatik.
Kubu oposisi pun tak mau ketinggalan panggung dalam menyikapi kasus ini. Hal ini diserukan oleh Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Taufan Rahmadi yang mendesak pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas tindakan diskriminatif dan ketidakadilan yang diterima etnis minoritas Muslim Uighur di China.
Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan atau sikap resmi dari pemerintah Indonesia terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang, Cina. Padahal sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, Prancis, Islandia, Kanada, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meminta pemerintah Cina menghentikan kekerasan terhadap etnis muslim Uighur. Bahkan, Presiden AS Donald Trump menimbang hukuman bidang ekonomi kepada Cina karena pelanggaran HAM. Sejalan, parlemen AS juga telah menerbitkan undang-undang untuk memberi sanksi Cina.
Sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, memiliki hubungan baik dengan Cina, serta kedekatan Presiden Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jinping, suara Indonesia semestinya mampu menekan pemerintah Cina agar menghentikan tindakan diskriminatif tersebut. Terlebih jika mengacu pada tujuan bernegara dalam konstitusi RI yang salah satunya ‘ikut serta dalam ketertiban dunia’, sudah sepantasnya pemerintah Jokowi untuk lebih proaktif.
Dalam konteks politik luar negeri, isu transnasional yang menyangkut Islam dan umat muslim bahkan telah ditempatkan sebagai jantung dari misi diplomatik Indonesia. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada pertengahan tahun 2017 lalu ketika isu pengakuan AS terhadap Jerussalem sebagai ibu kota Israel mendapat kecaman dari berbagai negara muslim di dunia.
Kala itu, Presiden Jokowi dengan sigap melakukan sejumlah langkah di antaranya meminta Menlu memanggil Dubes AS untuk RI agar menyampaikan pernyataan sikap pemerintah kepada Pemerintah Amerika dan langsung berkomunikasi dengan negara-negara yang tergabung di OKI, hingga meminta PBB untuk bersidang.
Bahkan, keputusan pemindahan kedutaan besar Australia di Tel Aviv ke Jerusalem Barat baru-baru ini juga direspons dengan kecaman oleh pemerintah Indonesia dan sempat menimbulkan ketegangan hubungan diplomatik, terutama terancamnya kesepakatan ekonomi di antara dua negara tetangga ini.
Begitu pula kasus Rohingya, Indonesia sangat berperan aktif dalam penyelesaian konflik. Melalui Menlu Retno, pemerintah Indonesia juga mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan baik berupa logistik maupun relawan demi membantu proses resolusi konflik di salah satu Negara anggota ASEAN tersebut.
Kini, pemerintah menghadapi tantangan baru yang berpotensi membangkitkan solidaritas umat muslim Indonesia, ketika etnis Uighur kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah pemerintah Tiongkok diisukan menahan satu juta suku minoritas tersebut di kamp penahanan.
Lantas mengapa pemerintahan Jokowi kini tak mengambil tindakan serupa dan terkesan tak sigap dalam merespons isu ini sama seperti isu-isu yang menyangkut muslim lainnya?
Muslim Uighur dan Dilema Presiden Jokowi
Banyak pengamat politik internasional menyebut bahwa ketergantungan ekonomi dan investasi Indonesia terhadap Cina menjadi batu sandungan bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap isu ini. Tentu Jokowi dalam konteks ini tak ingin ambil resiko untuk merusak kemitraan strategisnya dengan Cina yang telah terjalin cukup kompleks selama ini terutama di bidang ekonomi.
Investasi Cina saja kini mencapai angka US$ 1.01 miliar dan menjadi investor terbesar ketiga di Indonesia setelah sebelumnya hanya menempati peringkat ke-10. Bahkan kini mengalahkan nilai investasi Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Namun di sisi lain, kebijakan realis Jokowi ini memunculkan konsekuensi politik domestik yang cukup berpotensi membahayakan posisinya sebagai calon Presiden dalam Pilpres 2019. Bukan tidak mungkin bahwa absennya pemerintah mengambil sikap terkait isu Uighur ini akan menjadi jebakan dilematis bagi sang petahana. Seperti kasus-kasus yang menyangkut muslim lain, isu pembantaian muslim di Uighur ini menjadi amat sensitif dalam politik nasional, terutama menjelang Pilpres 2019.
Dalam konteks isu Palestina misalnya, reporter kantor berita ABC Australia, Tom Iggulde, menyebut suara kelompok agamis Indonesia dalam Pemilu 2019 menjadi sangat penting untuk Jokowi. Fakta tersebut diperkuat berdasarkan hasil riset Indonesia Indicator (I2), yang dilakukan sepanjang tanggal 6-10 Desember 2017: bahwa isu Palestina telah menyatukan netizen di Indonesia dan cenderung memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi.
Maka, bisa jadi absennya pemerintah dalam merespons kasus muslim Uighur ini dapat menjadi petaka bagi elektabilitas Jokowi. Terlebih, Jusuf Kalla atau JK selaku wakil presiden RI telah menegaskan tak bisa mencampuri urusan dalam negeri Cina.
Di pihak lain, isu ini akan berpotensi dikapitalisasi oleh kubu oposisi untuk menyerang kubu petahana. Terlebih pemerintah terkesan memiliki standar ganda terkait sikapnya dengan beberapa isu penindasan muslim lainnya. Selain itu, persepsi Jokowi tidak pro-Islam, bisa jadi semakin menguat.
Pada akhirnya, Jokowi terjebak dalam pilihan dilematis: tidak mencampuri Pemerintah Cina terkait muslim Uighur agar tidak membahayakan hubungan baik dan investasi Cina di Indonesia, atau proaktif meminta diksriminasi muslim Uighar dihentikan guna keuntungan elektoral di mata umat Islam tetapi dengan risiko kehilangan keuntungan dari Cina?
Lepas dari pilihan itu, amanat UUD bahwa Indonesia harus berperan serta dalam ketertiban dunia, sesungguhnya yang harus menjadi pijakan Jokowi. Demi amanat konstitusi dan atas nama negara, Jokowi seharusnya meletakkan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi dan politik elektoral. Di titik ini, pemerintah Jokowi harus berani mengambil sikap tegas agar pemerintah Cina menghentikan diskriminasi dan ‘penahanan’ terhadap muslim Uighur.
Jika tidak, Presiden Jokowi sungguh terlalu
