• Latest
  • Trending
Muslim Uighur Teraniaya, di Mana Pemerintah Jokowi?

Muslim Uighur Teraniaya, di Mana Pemerintah Jokowi?

December 22, 2018
GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

October 24, 2020
Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi

Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi

October 24, 2020
Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

October 24, 2020
Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

October 23, 2020
Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia

Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia

October 22, 2020
Siapa Bikin Gambar Kucing Raksasa di Gurun Peru?

Siapa Bikin Gambar Kucing Raksasa di Gurun Peru?

October 19, 2020
Valentino Rossi Positif Covid-19

Valentino Rossi Positif Covid-19

October 16, 2020
Omnibus Law Lebih Serius Ditangani Ketimbang Covid-19?

Omnibus Law Lebih Serius Ditangani Ketimbang Covid-19?

October 16, 2020
Palu Arit dan Kuas, Korut Parade Militer Besar-Besaran

Palu Arit dan Kuas, Korut Parade Militer Besar-Besaran

October 11, 2020
Penghargaan Nobel 2020, Siapa Saja Pemenangnya?

Penghargaan Nobel 2020, Siapa Saja Pemenangnya?

October 10, 2020
Debat Presiden Sesi Dua Dibatalkan, Trump Tolak Format Virtual

Debat Presiden Sesi Dua Dibatalkan, Trump Tolak Format Virtual

October 10, 2020
Valentino Rossi Positif Covid-19

Valentino Rossi Positif Covid-19

October 10, 2020
Rakyat Berita
No Result
View All Result
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
Tuesday, January 19, 2021
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
No Result
View All Result
Rakyat Berita
No Result
View All Result

Muslim Uighur Teraniaya, di Mana Pemerintah Jokowi?

December 22, 2018
in Featured, Indonesia, Military, National News, National Security, Politics, Terrorism, Women & Children
0
Home Featured
Post Views: 83

 

Hari ini (21/12), sejumlah massa menggelar demonstrasi solidaritas untuk muslim Uighur di depan Kedubes China, Jakarta. Mereka membawa bendera tauhid hingga spanduk-spanduk yang bertuliskan dukungan bagi masyarakat muslim Uighur yang diduga mengalami diskriminasi di China.

Sebelumnya, seruan ‘Aksi Bersama Solidaritas untuk Muslim Uighur China’ ini tersebar dalam poster digital yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan. Sejak Rabu (19/12) linimassa Twitter sudah dipenuhi tagar #UsirDubesCina yang mencapai lebih dari 8.000 kicauan hanya dalam beberapa jam. Para netizen mendesak agar pemerintah memulangkan duta besar Xiao Qian sebagai bentuk protes.

Seperti diberitakan media dalam dan luar ngeri, pemerintah China dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan peraturan yang memberatkan muslim di kawasan Xinjiang. Warga muslim etnis Uighur dilarang beribadah bahkan mengucapkan kata Tuhan. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, menyebut bahwa pemerintah Cina telah menahan hingga satu juta warga Uighur dalam kamp penahanan untuk menjalani program ‘reedukasi, atau ‘pendidikan ulang’. Yakni, sebuah program indoktrinasi komunisme yang merupakan ideologi pemerintah Cina.

RelatedPosts

No Content Available

Sontak, berita ini menjadi sorotan publik dan menghidupkan kembali solidaritas di kalangan umat muslim di tanah air. Beberapa pihak seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa), Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), segera merespons isu internasional ini dengan mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan langkah diplomatik.

Kubu oposisi pun tak mau ketinggalan panggung dalam menyikapi kasus ini. Hal ini diserukan oleh Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Taufan Rahmadi yang mendesak pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas tindakan diskriminatif dan ketidakadilan yang diterima etnis minoritas Muslim Uighur di China.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan atau sikap resmi dari pemerintah Indonesia terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang, Cina. Padahal sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, Prancis, Islandia, Kanada, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meminta pemerintah Cina menghentikan kekerasan terhadap etnis muslim Uighur. Bahkan, Presiden AS Donald Trump menimbang hukuman bidang ekonomi kepada Cina karena pelanggaran HAM. Sejalan, parlemen AS juga telah menerbitkan undang-undang untuk memberi sanksi Cina.

Sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, memiliki hubungan baik dengan Cina, serta kedekatan Presiden Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jinping, suara Indonesia semestinya mampu menekan pemerintah Cina agar menghentikan tindakan diskriminatif tersebut. Terlebih jika mengacu pada tujuan bernegara dalam konstitusi RI yang salah satunya ‘ikut serta dalam ketertiban dunia’, sudah sepantasnya pemerintah Jokowi untuk lebih proaktif.

Foto : Nusantara News

Dalam konteks politik luar negeri, isu transnasional yang menyangkut Islam dan umat muslim bahkan telah ditempatkan sebagai jantung dari misi diplomatik Indonesia. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada pertengahan tahun 2017 lalu ketika isu pengakuan AS terhadap Jerussalem sebagai ibu kota Israel mendapat kecaman dari berbagai negara muslim di dunia.

Kala itu, Presiden Jokowi dengan sigap melakukan sejumlah langkah di antaranya meminta Menlu memanggil Dubes AS untuk RI agar menyampaikan pernyataan sikap pemerintah kepada Pemerintah Amerika dan langsung berkomunikasi dengan negara-negara yang tergabung di OKI, hingga meminta PBB untuk bersidang.

Bahkan, keputusan pemindahan kedutaan besar Australia di Tel Aviv ke Jerusalem Barat baru-baru ini juga direspons dengan kecaman oleh pemerintah Indonesia dan sempat menimbulkan ketegangan hubungan diplomatik, terutama terancamnya kesepakatan ekonomi di antara dua negara tetangga ini.

Begitu pula kasus Rohingya, Indonesia sangat berperan aktif dalam penyelesaian konflik. Melalui Menlu Retno, pemerintah Indonesia juga mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan baik berupa logistik maupun relawan demi membantu proses resolusi konflik di salah satu Negara anggota ASEAN tersebut.

Kini, pemerintah menghadapi tantangan baru yang berpotensi membangkitkan solidaritas umat muslim Indonesia, ketika etnis Uighur kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah pemerintah Tiongkok diisukan menahan satu juta suku minoritas tersebut di kamp penahanan.

Lantas mengapa pemerintahan Jokowi kini tak mengambil tindakan serupa dan terkesan tak sigap dalam merespons isu ini sama seperti isu-isu yang menyangkut muslim lainnya?

Muslim Uighur dan Dilema Presiden Jokowi

Banyak pengamat politik internasional menyebut bahwa ketergantungan ekonomi dan investasi Indonesia terhadap Cina menjadi batu sandungan bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap isu ini. Tentu Jokowi dalam konteks ini tak ingin ambil resiko untuk merusak kemitraan strategisnya dengan Cina yang telah terjalin cukup kompleks selama ini terutama di bidang ekonomi.

Investasi Cina saja kini mencapai angka US$ 1.01 miliar dan menjadi investor terbesar ketiga di Indonesia setelah sebelumnya hanya menempati peringkat ke-10. Bahkan kini mengalahkan nilai investasi Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Namun di sisi lain, kebijakan realis Jokowi ini memunculkan konsekuensi politik domestik yang cukup berpotensi membahayakan posisinya sebagai calon Presiden dalam Pilpres 2019. Bukan tidak mungkin  bahwa absennya pemerintah mengambil sikap terkait isu Uighur ini akan menjadi jebakan dilematis bagi sang petahana. Seperti kasus-kasus yang menyangkut muslim lain, isu pembantaian muslim di Uighur ini menjadi amat sensitif dalam politik nasional, terutama menjelang Pilpres 2019.

Dalam konteks isu Palestina misalnya, reporter kantor berita ABC Australia, Tom Iggulde,  menyebut suara kelompok agamis Indonesia dalam Pemilu 2019 menjadi sangat penting untuk Jokowi. Fakta tersebut diperkuat berdasarkan hasil riset Indonesia Indicator (I2), yang dilakukan sepanjang tanggal 6-10 Desember 2017: bahwa isu Palestina telah menyatukan netizen di Indonesia dan cenderung memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi.

Maka, bisa jadi absennya pemerintah dalam merespons kasus muslim Uighur ini dapat menjadi petaka bagi elektabilitas Jokowi. Terlebih, Jusuf Kalla atau JK selaku wakil presiden RI telah menegaskan tak bisa mencampuri urusan dalam negeri Cina.

Di pihak lain, isu ini akan berpotensi dikapitalisasi oleh kubu oposisi untuk menyerang kubu petahana. Terlebih pemerintah terkesan memiliki standar ganda terkait sikapnya dengan beberapa isu penindasan muslim lainnya. Selain itu, persepsi Jokowi tidak pro-Islam, bisa jadi semakin menguat.

Pada akhirnya, Jokowi terjebak dalam pilihan dilematis: tidak mencampuri Pemerintah Cina terkait muslim Uighur agar tidak membahayakan hubungan baik dan investasi Cina di Indonesia, atau proaktif meminta diksriminasi muslim Uighar dihentikan guna keuntungan elektoral di mata umat Islam tetapi dengan risiko kehilangan keuntungan dari Cina?

Lepas dari pilihan itu, amanat UUD bahwa Indonesia harus berperan serta dalam ketertiban dunia, sesungguhnya yang harus menjadi pijakan Jokowi. Demi amanat konstitusi dan atas nama negara, Jokowi seharusnya meletakkan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi dan politik elektoral. Di titik ini, pemerintah Jokowi harus berani mengambil sikap tegas agar pemerintah Cina menghentikan diskriminasi dan ‘penahanan’ terhadap muslim Uighur.

Jika tidak, Presiden Jokowi sungguh terlalu

Source :
Nusantara News
Tags: DiskriminasiEtnis UigharKamp PenahananMuslim UigharhalPemerintah CinaSave Uighar

Related Posts

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman
Diplomacy

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

October 24, 2020
Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi
Featured

Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi

October 24, 2020
Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis
Art

Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

October 24, 2020
Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba
Featured

Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

October 23, 2020
Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia
Featured

Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia

October 22, 2020
Next Post
Setiap Perempuan Adalah Ibu Bangsa

Setiap Perempuan Adalah Ibu Bangsa

Translate

Popular Post

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman
Diplomacy

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

October 24, 2020
0

  Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo siap melawat ke Indonesia, sebagai bagian dari lawatan ke empat negara Asia, mulai...

Read more
Ingat! Dana Desa Tak Boleh Digunakan Untuk…

Ingat! Dana Desa Tak Boleh Digunakan Untuk…

May 8, 2017
DPR Cermati Program Reforma Agraria Jokowi

DPR Cermati Program Reforma Agraria Jokowi

May 8, 2017
Legislator: Pemerintahan Ganjar Belum Serius Reformasi Agraria

Legislator: Pemerintahan Ganjar Belum Serius Reformasi Agraria

May 8, 2017
Sekti Jember Desak Pemkab-BPN Jalankan Reforma Agraria

Sekti Jember Desak Pemkab-BPN Jalankan Reforma Agraria

May 8, 2017
  • About Us
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Creative Commons
  • Contact Us

Topics

Follow Us

About Us

Rakyatberita.com is part of the Rakyat Berita Media Group LLC, which delivers daily news around the globe.

© 2011. Rakyat Berita

No Result
View All Result
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports

© 2011. Rakyat Berita