Merdeka.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah melakukan Konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan MK No.30/XVII/2018 mengenai larangan pengurus Partai politik mendaftar sebagai Calon anggota DPD. Menurut Wakil Ketua Nono Sampono, hasil konsultasi dengan MK menyatakan larangan pengurus partai menjadi calon anggota DPD tidak berlaku surut dan retroaktif.
“Setelah dilaksanakan pertemuan intinya pernyataan dari MK bahwa keputusan tersebut, tidak berlaku surut artinya berlaku ke depan. Persepsi kita adalah pemilu 2024,” kata Nono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (19/9).
Karena itu, Nono meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menerapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD RI pada Pemilu 2019. Pasalnya, dalam PKPU tersebut calon anggota DPD memang wajib mengundurkan diri dari posisinya sebagai pengurus partai politik.
“Putusan MK untuk Pemilu 2019. Demi kepastian hukum KPU berkewajiban mencabut PKPU Nomor 26 Tahun 2018 dalam menentukan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD pada Kamis esok. Itu tadi hasil rapat DPD RI dengan MK,” ungkapnya.
Nono juga menegaskan, jika KPU tidak mengikuti hasil konsultasi MK dengan DPD pihaknya akan menempuh langkah hukum. Kata dia, selama ini pengurus partai politik dalam keanggotaan DPD selama cukup baik.
“Bila tetap memberlakukan maka kesimpulannya KPU tidak patuh. Kita akan ambil langkah hukum karena pelanggaran terhadap konstitusi dan menimbulkan kegaduhan. Ini yang harus kita perbaiki supaya tidak terjadi kegaduhan politik,” ucapnya.
Konsultasi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPD , Akhmad Muqowam dan Nono Sampono, ketua Komisi 1 Benny Rhamdani, dan kuasa hukumYusril lzha Mahendra. Sementara dari pihak MK dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman dan hakim MK lainnya.
