Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi kasus suap yang diduga melibatkan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) terkait dengan banyak proyek penyediaan air bersih. Saat ini, KPK sedang mendalami proyek tersebut dengan memeriksa intensif 20 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (28/12).
“Karena cukup banyak proyek-proyek yang teridentifikasi saat ini, yang perlu kami dalami lebih lanjut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/12) malam.
Dikatakan, proyek penyediaan air minum di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kempupera itu tersebar di sejumlah daerah. KPK juga mendalami dugaan suap terkait penyediaan air minum di daerah terdampak bencana.
“Kami juga mengidentifikasi dan sedang didalami karena ada proyek penyediaan air minum juga yang dilakukan di daerah tanggap bencana, sehingga ini juga menjadi perhatian KPK, apakah di sana juga ada transaksi suap atau tidak,” katanya.
KPK menyesalkan penyediaan air minum yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat justru diselewengkan oleh pejabat Kempupera. Apalagi jika proyek penyediaan air minum tersebut untuk masyarakat di daerah terdampak bencana.
“Yang sangat kami sayangkan proyek penyediaan air minum ini kan sebenarnya untuk kepentingan publik dan saya kira ini juga menjadi perhatian dan prioritas kita semua karena diharapkan dengan adanya proyek penyediaan air minum ini maka pelayanan terhadap masyarakat khususnya untuk kebutuhan yang sangat dasar itu bisa terpenuhi. Tapi kami menemukan bukti-bukti awal tentu sedang diklarifikasi saat ini ada sejumlah dugaan suap terhadap beberapa pejabat di Kempupera terkait dengan proyek penyediaan air minum,” katanya.
Dalam OTT yang dilakukan di Jakarta ini, tim Satgas KPK menangkap sekitar 20 orang yang terdiri dari unsur pegawai dan pejabat di lingkungan Kempupera, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak swasta dan pihak lainnya. Selain itu, tim Satgas KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp 500 juta dan Sin$ 25.000 serta sejumlah uang dalam sebuah kardus yang masih dalam proses perhitungan.
Diduga transaksi suap terkait proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018 di sejumlah daerah ini bukan yang pertama terjadi antara para pihak terkait. Telah ada transaksi suap terkait hal serupa yang diterima pejabat Kempupera sebelumnya.
“Jadi diduga transaksinya terjadi di Jakarta dan kami menduga ini bukan transaksi yang pertama terkait dengan fee proyek penyediaan air minum yang dikelola Kempupera,” katanya.
20 orang yang terjaring OTT saat ini masih diperiksa intensif oleh tim Satgas di Gedung KPK, Jakarta. Lembaga antikorupsi memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.
