Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan sepenuhnya jatah jumlah kursi di kabinet mendatang kepada Presiden Jokow Widodo sebagai pemilik prerogatif. Untuk urusan di Senayan, ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan melepas jabatan ketua DPR dan menyerahkannya kepada PDI Perjuangan. Partai Golkar akan mengincar jabatan kursi ketua MPR.
“Kami sudah membicarakannya sebelum pemilu dengan pimpinan partai politik lainnya di koalisi. Kami sudah sudah melaporkannya kepada Presiden Jokowi bahwa Golkar akan mencalonkan ketua MPR dan partai lain mendukung,” kata Airlangga dalam Blak-blakan yang tayang di detikcom, Rabu (3/7/2019).
Saat disinggung soal pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang pernah melontarkan keinginannya menjadi Ketua MPR, dia menyatakan bahwa yang bersangkutan menjadi wakil ketua MPR sejak 27 Maret 2018 berkat sokongan Golkar. Selain itu, PDI Perjuangan akhirnya menempatkan wakilnya di pimpinan DPR, yakni Utut Adianto sejak 20 Maret 2018.
“Itu terjadi saat saya pimpin Partai Golkar. Begitu juga Cak Imin bisa jadi Wakil Ketua MPR sesudah saya jadi Ketua Umum Golkar,” kata Airlangga.
Semua itu dimungkinkan setelah Golkar bersama PDIP, PKB, NasDem, PPP, dan Hanura memuluskan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).
