Meski 37 bangunan milik warga sudah dibongkar petugas Selasa (12/9) siang, namun Pemerintah Kota Bekasi masih memerlukan waktu setahun lagi untuk menyediakan lahan pembangunan terowongan (underpass) dan jalan layang (flyover) Bulak Kapal, Bekasi Timur. Rencananya 55 bidang lagi akan dibongkar petugas pada tahun 2018 mendatang.
“Pemerintah hanya mampu menganggarkan dana pembebasan lahan sekitar Rp 20 miliar per tahun, sehingga pembebasan dilakukan secara bertahap,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Tri Adhianto Tj pada Selasa (12/9/2017).
Tri tidak menampik, rencana pembangunan dua proyek sejak 2011 lalu ini memang molor berkali-kali.
Bahkan, pemerintah daerah pernah melakukan pembebasan lahan di tahun 2015. Pembebasan lahan sempat menemui kendala karena tidak menemukan kesepakatan harga lahan dan bangunan antara pemilik tanah dengan pemerintah setempat.
“Prediksi kami pembebasan lahan akan rampung pada awal 2018. Kita harapkan pemerintah pusat segera menyiapkan anggarannya, supaya pertengahan 2018 proyek sudah bisa dimulai,” ujar Tri.
Tri mencatat, sudah ada 122 bidang lahan dengan luas 9.600 meter yang dibebaskan pemerintah. Biaya pembebasan itu menelan dana sekitar Rp 60 miliar selama tiga tahun.
“Ada 85 bidang lahan yang akan dibongkar tahun ini. Sementara sisanya 55 bidang dengan luas 4.000 meter persegi akan dibebaskan tahun depan. Bila ditotal, luas lahannya sekitar 3,5 hektar,” jelasnya.
Sebuah alat berat ekskavator sedang membongkar rumah warga yang sudah dibebaskan di daerah Bulak Kapal, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (12/9) siang. Pemerintah Kota Bekasi membutuhkan lahan sekitar 3,5 hektar untuk membangun underpass dan flyover di wilayah setempat. (Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri)
Menurut dia, ada tiga proyek infrastuktur yang akan dibangun di Bulak Kapal.
Misalnya, Underpass dari Jalan Juanda menuju ke Jalan Diponegoro, kemudian Flyover dari Jalan Pahlawan menuju ke Jalan Diponegoro dan terakhir Flyover dari Jalan Joyomartono menuju ke Jalan Pahlawan.
“Rencana pembangunan sudah dimulai sejak 2011 lalu, bahkan pusat telah menyediakan anggaran awal sekitar Rp 50 miliar. Tujuannya untuk mengurai kepadatan, dan menutup perlintasan sebidang dengan kereta api,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana menambahkan, masyarakat sudah menanti proyek infrastruktur tersebut.
Apalagi, nanti akan dioperasikan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line dari Jakarta hingga Cikarang.
Dengan demikian, kendaraan yang hendak melintas harus menunggu kereta melintasi di jalurnya terlebih dulu.
“Dampaknya sudah pasti kemacetan makin parah, selain it perlintasan sebidang juga rawan kecelakaan antara pengendara dengan kereta api,” kata Yayan.
