Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan bahwa jatah kursi menteri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi kader partainya tak mesti diisi oleh ketua umum dan sekjen.
“PPP menyerahkan kepada Jokowi, siapapun yang akan di-pick up untuk jadi menteri itu ya kami persilakan. Jadi tidak harus sekjennya atau ketua umumnya begitu,” ucap dia, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu (19/10).
Arsul pun turut memastikan partainya tidak pernah melakukan negosiasi kepada presiden pertahana itu terkait jumlah maupun bidang menteri bagi PPP.
Kendati begitu, ia membenarkan partainya sudah berkomunikasi dengan Jokowi khusus mengenai jatah menteri di pemerintahan kabinet mendatang, termasuk soal tawaran langsung kepada dirinya.
“Kami tidak ambil pusing mau dapat berapa dan mau di pos apa. Saya juga tidak pernah mau bermimpi [jadi menteri]. Mau di sini [DPR] ya tidak masalah, di mana juga tidak masalah,” aku dia.
Di sisi lain, Arsul mengaku tidak tahu menahu soal waktu pengumuman jajaran menteri kabinet baru. Sebab, kader partai tidak mendapat instruksi khusus untuk bersiaga soal pengumuman itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan susunan kabinet sudah rampung.
“Saya umumkan segera setelah pelantikan Presiden pada 20 Oktober, bisa hari yang sama, atau setelahnya,” kicaunya lewat Twitter, Rabu (17/10).
