Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Achsanul Qosasi emoh berkomentar soal ucapan calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut 25 persen anggaran pemerintah bocor. “Saya tidak mau mengomentari komentar politisi,” kata Achsanul saat dihubungi, Kamis, 7 Februari 2019.
Dia mengatakan saat ini BPK sedang memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat untuk semester II 2018. “Nanti bulan April hasilnya, sekarang masih pemeriksaan,” ujar dia.
Sebelumnya Prabowo mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya tapi bermasalah karena kekayaannya banyak yang dilarikan ke luar negeri dan habis dikorupsi. Dalam hitungannya, Prabowo memperkirakan, sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor.
Prabowo menyebut salah satu akibat dari maraknya mark up atau penggelembungan harga yang dilakukan oknum-oknum. Dengan hitungan 25 persen kebocoran dari anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 2.000 triliun, maka hampir Rp 500 miliar uang yang hilang.
“Bayangkan jembatan harganya Rp 100 miliar ditulis Rp 150, 200, 300 miliar. Dan ini terjadi terus menerus,” ucap Prabowo, dalam acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia, di Sports Mall, Jakarta, Rabu 6 Februari 2019.
Hari ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro enggan berkomentar banyak terkait pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang memperkirakan 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor.
“Begini saja, cek pernyataan itu dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Udah itu saja,” ujar Bambang saat ditemui di Jakarta.
Menurut Bambang, setiap tahun pemakaian anggaran pemerintah diaudit dan diawasi oleh BPK. Hasilnya pun menjadi acuan bagi pemerintah untuk memperketat penggunaan anggaran. “Yang pasti acuan pemerintah kepada BPK,” ujarnya.
Bambang menegaskan bahwa pemerintah tidak mau jika ada anggaran yang digelembungkan. “Satu persen pun kita tidak mau anggaran dimark up,” ujarnya.
