Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menggelar Shalat Tarawih di Monas menuai kritik dari sejumlah pihak. Ada yang menyebut jika rencana itu murni kebijakan politis karena hanya akan mempertegas polarisasi kelompok Islam di Ibu Kota.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku akan berkonsultasi kembali dengan para pengritik. Salahsatunya adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Cholil Nafis yang keras menentang kebijakan tersebut.
“Sudah dapat beberapa masukan, ini ada ketua NU, belakang saya, ketua PWNU. Dan akan memberikan masukan. Kami membaca di media. Kami akan berkonsultasi,” kata Sandiaga.
“Jangan sampai kegiatan ini malah menjadi pemecah belah dan menjadi suatu bahan yang menurunkan ketaqwaan. Nah ini akan jadi masukkan, kita terima masukkan. Karena sebelumnya kita justru banyak ulama yang menginginkan Tarawih di Monas untuk momen Lebaran ini atau momen Ramadhan ini,” kata Wagub.
Dia mengatakan bahwa semua masukan akan ditampung, dan dirinya tidak akan memaksakan diri seandainya sebagian dari masyarakat tidak menyetujuinya.
“Sebagian daripada ulama juga menyatakan ini tidak disarankan, sebuah masukan yang bagus dan tentunya akan dibicarakan. Kita diskusikan dan kita ambil keputusan bersama dengan mengundang para ulama,” kata Sandiaga.
