Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIJ secara kuantitatif terbilang menurun. Namun, Badan Pemberdayaan dan Masyarakat (BPPM) DIJ memperingatkan walau terjadi penurunan, kualitas kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dalam angka yang cukup tinggi.
Kabid Perlindungan Hak-Hak Perempuan BPPM DIJ Wati Merliawati menyatakan sepanjang 2017 ada 1.440 kasus kekerasan di DIJ. Sedangkan di 2016 terjadi didapati 1.509 kasus.
”Angka kekerasan terbesar masih didominasi wilayah perkotaan,” kata Wati Kamis (8/3).
Dari angka kekerasan berdasarkan wilayah, sebutnya, Kota Jogja masih mendominasi terjadinya kekerasan dengan jumlah 533 kasus pada 2016.
Menurut Wati, gaya hidup menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan. Faktor pergaulan berakibat pada perselingkuhan kerap menjadi pemicu kekerasan. Sementara di desa, lanjutnya, cenderung lebih nrima. Terkadang, salah satu pihak seperti istri, lebih mengalah demi menjaga rumah tangga. Seperti di Kulonprogo angka kekerasan dalam rumah tangga tercatat sebanyak 134 kasus, Gunungkidul 118 kasus, dan Bantul 131 kasus.
Selama ini kekerasan di kota didominasi tindak kekerasan fisik. Sedangkan di daerah, kasus yang ditemukan lebih mengarah pada kekerasan seksual dan perkawinan di bawah umur. Tercatat ada 464 kekerasan fisik yang terjadi dan psikis sebanyak 499 kasus pada 2016.
Masyarakat, lanjutnya, sejauh ini sudah cukup memiliki kesadaran untuk melaporkan setiap kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Hal ini juga meningkatkan jumlah laporan. ”Justru sebagai langkah positif, sehingga setiap kekerasan yang terjadi bisa mendapatkan langkah hukum.
Sementara angka kekerasan pada anak di bawah umur, selama dua tahun mengalami penurunan. Pada 2017 jumlahnya sebanyak 414 kasus dan pada 2016 sebanyak 484 kasus. Kasus kekerasan pada anak sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti kerabat dan orang tua.
”Korban kekerasan seksual biasanya pelakunya ayah sendiri, guru, dan orang terdekat lainnya,” katanya.
Faktor menurunnya kekerasan pada anak di DIJ, banyak didorong dari peran forum anak daerah (FAD) yang ada ditingkat kecamatan dan kabupaten. Dalam forum itu, anak diberikan araham terkait tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan dan intimidasi.
