• Latest
  • Trending
Soal DPT Tambahan, BPN Minta KPU Hati-Hati

Soal DPT Tambahan, BPN Minta KPU Hati-Hati

February 28, 2019
GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

October 24, 2020
Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi

Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi

October 24, 2020
Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

October 24, 2020
Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

October 23, 2020
Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia

Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia

October 22, 2020
Siapa Bikin Gambar Kucing Raksasa di Gurun Peru?

Siapa Bikin Gambar Kucing Raksasa di Gurun Peru?

October 19, 2020
Valentino Rossi Positif Covid-19

Valentino Rossi Positif Covid-19

October 16, 2020
Omnibus Law Lebih Serius Ditangani Ketimbang Covid-19?

Omnibus Law Lebih Serius Ditangani Ketimbang Covid-19?

October 16, 2020
Palu Arit dan Kuas, Korut Parade Militer Besar-Besaran

Palu Arit dan Kuas, Korut Parade Militer Besar-Besaran

October 11, 2020
Penghargaan Nobel 2020, Siapa Saja Pemenangnya?

Penghargaan Nobel 2020, Siapa Saja Pemenangnya?

October 10, 2020
Debat Presiden Sesi Dua Dibatalkan, Trump Tolak Format Virtual

Debat Presiden Sesi Dua Dibatalkan, Trump Tolak Format Virtual

October 10, 2020
Valentino Rossi Positif Covid-19

Valentino Rossi Positif Covid-19

October 10, 2020
Rakyat Berita
No Result
View All Result
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
Wednesday, January 20, 2021
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
No Result
View All Result
Rakyat Berita
No Result
View All Result

Soal DPT Tambahan, BPN Minta KPU Hati-Hati

Wahyu menilai penerbitan Perppu dapat dilakukan karena kebutuhan mendesak berkaitan menyelamatkan hak pilih warga negara.

February 28, 2019
in Democracy, Featured, Indonesia, National News, National Security, Politics
0
Home National Security Politics Democracy
Post Views: 22

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) hati-hati dalam membuat payung hukum terkait daftar pemilih tetap tambahan (DPTb).

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian, mengatakan bahwa jika KPU tidak cermat, berpotensi terjadinya kecurangan pemilu.

“KPU harus hati-hati, jika tidak cermat maka adanya payung hukum untuk menambah cadangan surat suara akan berpotensi terjadinya kecurangan pada saat pencoblosan,” kata Pipin Sopian di Jakarta.

RelatedPosts

Warga Solo Keluhkan Jalan Bolong Hingga Kesejahteraan pada Gibran

Baru 3 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan

Partai Gelora Dukung Bobby Nasution dan Gibran, Anis Matta: Dinamika di Daerah

Komnas HAM Beberkan Alasan Pemerintah Harus Tunda Pilkada 2020

KPU Wajibkan Seluruh Calon Kepala Daerah Jalani Swab Test

Pipin mengatakan itu terkait pernyataan KPU RI bahwa Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) merupakan salah satu solusi tercepat yang bisa diambil untuk menyelesaikan persoalan DPTb.

Pipin menilai potensi kecurangan itu muncul bila KPU tidak cermat dalam menghitung berapa jumlah pemilih sesungguhnya dan berapa surat suara cadangan yang dibutuhkan.

Menurut dia, cadangan surat suara yang berlebih dapat digunakan oknum penyelenggara untuk diberikan kepada pemilih yang tidak berhak memilih atau memilih lebih dari dua kali.

Dia menilai itu potensi kecurangan yang sering terjadi pada setiap Pemilu, sisa undangan pemilih dan kertas suara digunakan untuk menggelembungkan suara peserta pemilu tertentu.

“Di sini dibutuhkan kecermatan KPU dalam menghitung potensi jumlah pemilih,” ujarnya.

Dia menyarankan, jalan keluarnya untuk persoalan tersebut adalah KPU perlu konsultasi dengan DPR dan pemerintah untuk membahasnya.

Menurut dia, sejak awal pihaknya sudah memprediksi akan ada upaya untuk dikeluarkannya Perppu terkait dengan daftar pemilih.

“Dibukanya wacana Perppu DPTb ini bisa membuka wacana isu lainnya yang dikhawatirkan sebelumnya seperti DPT dikembalikan ke DP4 milik Kemendagri,” ucapnya.

Sebelumnya KPU RI menyatakan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) merupakan salah satu solusi tercepat yang bisa diambil untuk menyelesaikan persoalan daftar pemilih tambahan (DPTb).

“(Perppu) salah satu (yang tercepat),” kata Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, di Jakarta, Rabu (27/2).

Wahyu mengatakan, gagasan penerbitan Perppu sudah disampaikan KPU kepada Presiden Jokowi. Mengenai kemungkinan penerbitannya Wahyu meminta media menanyakan kepada pemerintah. Yang jelas, kata Wahyu, Perppu hanya merupakan salah satu solusi, selain uji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi atau revisi terbatas undang-undang.

Dia menekankan, apapun solusinya, tugas utama KPU adalah menyelamatkan hak pilih warga.

Wahyu menilai penerbitan Perppu dapat dilakukan karena kebutuhan mendesak berkaitan menyelamatkan hak pilih warga negara.

“Menyelamatkan hak politik warga apa tidak mendesak. Apa yang lebih mendesak dalam pemilu selain menyelamatkan hak politik rakyat,” ujar dia.

Sebelumnya KPU menyatakan terdapat 275.923 pemilih yang berganti TPS, dan masuk dalam DPTb. Karena berganti TPS, KPU harus menyediakan surat suara bagi mereka di TPS tujuan.

KPU mengaku kesulitan jika mesti meredistribusi surat suara dari TPS asal ke tempat TPS baru karena jumlah DPTb mencapai ratusan ribu orang.

Widita Fembrian

Source :
The Press Week
Tags: BADAN PEMENANGAN NASIONALBPNKomisi Pemilihan UmumKPUPrabowo SubiantoPrabowo Subianto Pilpres 2019Sandiaga Uno

Related Posts

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman
Diplomacy

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

October 24, 2020
Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi
Featured

Blokir Berita Putra Biden, Bos Facebook dan Twitter Segera Bersaksi

October 24, 2020
Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis
Art

Pengusaha Keluhkan Kapasitas Maksimum Studio Belum Mencapai Kecukupan Ekonomi Bisnis

October 24, 2020
Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba
Featured

Pemerintah Inventarisasi Ratusan Ton Ikan Mati di Danau Toba

October 23, 2020
Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia
Featured

Santri Berperan Besar dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia

October 22, 2020
Next Post
Prabowo: Lebih dari Rp 11.000 Triliun Uang WNI di Luar Negeri

Prabowo: Lebih dari Rp 11.000 Triliun Uang WNI di Luar Negeri

Translate

Popular Post

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman
Diplomacy

GP Ansor Undang Menlu AS Mike Pompeo Diskusi Soal Keberagaman

October 24, 2020
0

  Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo siap melawat ke Indonesia, sebagai bagian dari lawatan ke empat negara Asia, mulai...

Read more
Ingat! Dana Desa Tak Boleh Digunakan Untuk…

Ingat! Dana Desa Tak Boleh Digunakan Untuk…

May 8, 2017
DPR Cermati Program Reforma Agraria Jokowi

DPR Cermati Program Reforma Agraria Jokowi

May 8, 2017
Legislator: Pemerintahan Ganjar Belum Serius Reformasi Agraria

Legislator: Pemerintahan Ganjar Belum Serius Reformasi Agraria

May 8, 2017
Sekti Jember Desak Pemkab-BPN Jalankan Reforma Agraria

Sekti Jember Desak Pemkab-BPN Jalankan Reforma Agraria

May 8, 2017
  • About Us
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Creative Commons
  • Contact Us

Topics

Follow Us

About Us

Rakyatberita.com is part of the Rakyat Berita Media Group LLC, which delivers daily news around the globe.

© 2011. Rakyat Berita

No Result
View All Result
  • Provincial
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports

© 2011. Rakyat Berita