Merdeka.com – Kasus korupsi yang menjerat kasus kepala daerah di Indonesia menjadi atensi serius Mendagri. Sampai saat ini, sudah lebih dari 200 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena kasus korupsi.
“Sedih saya. Hampir 256 kepala daerah terkena OTT KPK. Belum SKPD, belum anggota DPR, DPRD-nya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, usai melantik Restuardy Daud sebagai Pj Gubernur Kaltim, di Samarinda, Sabtu (22/9).
Tjahjo menerangkan, mereka yang terjaring OTT, umumnya terkait perencanaan anggaran. “Itulah yang buat kami sedih ya. Kami cuma bisa mengingatkan. Hati-hati pada perencanaan anggaran,” ujar Tjahjo.
“Bayangkan, satu kota seperti Malang, semua, ya (karena) perencanaan anggaran. Maka, kalau ada permasalahan yang tidak bisa dikompromikan dengan Perda, dengan DPRD, lebih baik ada keputusan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Tetap, menghargai masukan daripada DPRD,” tambah Tjahjo.
Tjahjo menerangkan, keputusan kepala daerah dalam mengatasi persoalan daerah untuk meminimalisir masalah. “Daripada nanti ada masalah. Itu ada (keputusan Gubernur), boleh dan sah. Kalau PAW (pergantian antar waktu) kan tidak elok dilihat masyarakat,” sebut Tjahjo.
“200 lebih itu sudah yang di OTT loh, sudah berkekuatan hukum. Sampai saya harus, besok melantik Bupati karena menang Pilkada. Tapi posisinya di tahanan KPK. Saya lantik di kantor Kemendagri,” terangnya lagi.
