Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengapresiasi seruan calon presiden Prabowo Subianto agar pendukungnya menghindari kekerasan dan menyampaikan aspirasi secara konstitusional.
Namun Wiranto menyatakan Prabowo akan menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap para pendukungnya, jika mereka kembali menggelar aksi hingga berujung kerusuhan seperti pada 22 Mei lalu.
Wiranto menyampaikan hal itu saat berbincang dengan beberapa orang jelang sahur di kediamannya, Jumat (24/5). Percakapan itu terekam dalam video milik Tim Media Menko Polhukam dan sudah dikonfirmasi CNNIndonesia.com.
“Kita lihat nanti kalau seandainya masih ada niatan dari para pendukungnya, pengikutnya, untuk melakukan aksi-aksi yang anarkis, seperti yang terjadi kemarin itu, yang paling bertanggung jawab untuk menghentikan itu hanya sang pemimpin, Pak Prabowo sendiri,” ujar Wiranto.
Wiranto menghormati Prabowo yang sudah mengajak para pendukungnya untuk menghindari segala kekerasan, taat hukum, dan menghentikan aksi damai untuk sementara waktu. Selain itu, Prabowo juga meminta aparat keamanan untuk bertindak arif.
“Kalau itu dilaksanakan, saya hormat betul kepada beliau,” ujar mantan Panglima ABRI era Presiden Soeharto itu.
Menurutnya, ajakan Prabowo itu seiring dengan anjuran Presiden Joko Widodo yang ingin membangun kerukunan, kebersamaan dan kehidupan bangsa Indonesia.
“Pak SBY juga memberikan apresiasi itu,” kata Wiranto.
Wiranto berharap para pendukung Prabowo mematuhi instruksi pemimpinnya itu. Dengan demikian akan tercipta suasana yang damai dan tenang, terutama selama bulan Ramadan ini.
Sebelumnya, Prabowo sempat menyampaikan pesan kepada para pendukungnya agar tetap sabar dan menghindari kekerasan dalam menyampaikan aspirasi. Selain itu, aparat keamanan juga diminta menahan diri dan bersikap arif.
Hal itu disampaikan saat Prabowo menjenguk sejumlah pendukungnya yang menjadi korban aksi 22 Mei di kawasan Cut Meutia, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (22/5) malam. Saat itu, Prabowo ditemani oleh Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, M. Taufik, dan Sugiono.
Pada aksi 22 Mei di depan kantor Bawaslu, massa menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 karena dianggap ada kecurangan. Bahkan ada yang menyerukan agar Jokowi-Ma’ruf turun sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil rekapitulasi suara KPU.
Aksi itu berujung rusuh hingga Kamis (23/5) dini hari. Akibat kerusuhan itu, tercatat delapan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.
