Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara Capres-Cawapres Joko Widodo atau Jokowi – Maruf Amin. Pasalnya, Yusril dikenal sebagai pihak yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Yusril sempat menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menjalankan pekerjaannya sebagai pengacara profesional yang dapat mengawasi jalannya Pilpres 2019 secara jujur dan adil. Namun ketika ditanya mengapa harus Jokowi – Maruf Amin, Yusril menyebut tawaran hanya diajukan oleh Capres dan Cawapres nomor urut 01 tersebut.
Menyinggung soal Prabowo, diketahui Yusril sempat membantu Prabowo di Pilpres 2014. Kala itu Yusril membantu permohonan Prabowo atas sengketa perselisihan hasil pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Yusril mengatakan bahwa dirinya bukan menjadi pengacara akan tetapi hanya sebagai ahli dan tidak dibayar alias cuma-cuma.
Dalam wawancara via sambungan telepon dengan Suara.com pekan lalu, Yusril mengungkap Prabowo sempat berkata kepadanya bahwa dirinya berutang karena telah membantunya dalam menyelesaikan sengketa pemilu 2014 di MK. Sambil berseloroh, Yusril menyebut Prabowo belum membayar utangnya hingga saat ini.
Dalam wawancara itu, Yusril pun mengungkap draf aliansi hasil rumusan para ulama, yang diklaimnya hingga kekinian dicueki alias belum direspons Prabowo.
Berikut wawancara lengkapnya:
Soal draf aliansi keummatan, apakah benar dicuekin Prabowo? Bagaimana ceritanya?
Sebenarnya sudah lama ya sejak akhir Agustus itu Pak Sandiaga dan Pak Ferry Juliantono bertemu saya, bicara mengenai mengajak kemungkinan PBB itu untuk bergabung ke dalam tim suksesnya Prabowo – Sandiaga.
Saya sudah bicara, ini format koalisinya seperti apa? Tapi tidak ada jawaban yang kongkrit, saya bilang kan kalau koalisi kan mesti ada take and give, saling membantu lah namanya kan begitu. Jangan cuman kita disuruh bantu Prabowo-Sandiaga. tapi apa yang bisa dibantu buat kami juga agar kita sama-sama happy?
Pilpresnya bisa menang dan bagi partai ya caleg-calegnya juga bisa masuk ke DPR jadi kan sama-sama happy.
Tapi tidak pernah ada jawaban dan saya tunggu, nggak pernah ada jawaban sampai hari ini. Lalu kemudian pihak saya mengutus MS Kaban dan Ferry sekjen PBB untuk bertemu Habib Rizieq. Di antara lain juga membahas masalah ini.
Nah waktu mereka pulang, lantas sejumlah ulama bertemu di rumah KH Rasyid Abdullah Syafii dan merumuskan draf aliansi. Jadi 6 partai itu untuk di apa namanya. Kalau saya sendiri nggak ikut dalam perumusan draf aliansi ini. Jadi kira-kira formatnya itu semacam koalisi 6 partai dalam mendukung pasangan calon presiden.
Kemudian juga bagaimana mekanisme koalisi itu dibangun dan kemudian juga bagaimana koalosi itu saling bantu membantu bekerja sama untuk mensupportt calon-calon mereka yang ada di pencalonan di legislatif di DPR pusat maupun daerah-daerah.
Tapi sampai saat ini juga nggak ada respon apapun dari Pak Prabowo dan itu sudah disampaikan tanggal 13 Oktober yang lalu. Jadi ya seperti itu.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bilang pihaknya nggak terima draf itu?
Bukan dari PBB, kalau ditanya dari PBB pasti jawabnya nggak ada. Itu draf dibuat di rumahnya KH Rasyid Abdullah Syafii dan disampaikan oleh Munarman (FPI) kepada pihak Gerindra dan mungkin Habib Rizieq juga menyampaikan itu. kalau ditanya dari PBB, ya pantas dibilang nggak ada karena kita nggak pernah ajukan.
Tapi saya pernah membahas tentang format koalisi. Lisan itu dengan Pak Sandiaga dan Pak Ferry yang datang ke rumah saya tanggal 30 Agustus yang lalu.
Bagaimana respon mereka?
Mereka terkejut dengan pertanyaan saya yang itu dan mengatakan bahwa kami tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti ini dan mengatakan baiklah kami akan bahas dengan Pak Prabowo.
Internal Gerindra nanti kita ketemu Pak Yusril, tapi sampai hari ini nggak pernah ketemu lagi nggak ada respon.
Apa itu jadi alasan Anda memutuskan menjadi pengacara Jokowi – Maruf Amin?
Itu sih pekerjaan profesional saja. Artinya saya memang menangani perkara-perkara kan. Walaupun saya ketua partai Anda bisa bayangkan dulu saya jadi ketua partai tapi saya menangani Golkar kan? Ingat kan?
Dan tidak pernah orang Golkar terus curiga ini kok ketua partai juga, kan nggak. Bahkan saya ikut rapat-rapat DPP Golkar pada waktu itu dalam rangka merumuskan gugatan ke pengadilan dan itu sampai Mahkamah Agung, kita menang.
Jadi biasalah saya menangani perkara pak Jusuf Kalla, biasa begitu. Jadi pekerjaan itu dilakukan secara objektif dan betul-betul saya sebagai lawyer.
Mengapa tidak menjadi pengacara Prabowo – Sandiaga?
Pak prabowo nggak pernah minta saya jadi laywer. Memang saya minta jadi lawyernya? Nggak kan?
Tapi Anda tahun 014 sempat bantu prabowo…
Dia minta saya jadi ahli di sidang MK, dia meminta saya sebagai ahli lah dan saya memberikan pendapat ahli. Pendapat di sidang Mahkamah Konstitusi, saya bukan lawyer. Ahli tuh beda ya.
Ahli itu seorang akademisi yang dimintai pendapat dan saya memberikan pendapat betul-betul sebagai seorang akademi dan itu gratis juga.
Kalau waktu itu Pak prabowo bilang “saya punya utang sama Anda”. “Kapan bayarnya?” saya bilang. Sampai hari ini juga nggak pernah dibayar, tanya saja sama Yusuf AR, seniornya Gerindra.
Anda juga pengacara Hizbut Tahrir Indonesia. HTI dibubarkan lewat pengadilan lewat gugatan pemerintah. Apakah Anda masih jadi pengacara HTI?
Masih dan tidak ada masalah yah. Masalahnya apa?
Orang tidak boleh mundur itu, orang harus mundur kalau dia ada konflik kepentingan conflict of interest dalam hal ini saya jadi pengacara HTI dengan pengacara pasangan calon presiden dan wakil Presiden Pak Jokowi, Pak Maruf nggak ada conflict interestnya.
Apakah status pengacara HTI Anda tak dipermasalahkan Jokowi – Maruf Amin?
Tidak, Pak Jokowi saja mengatakan “Pak Yusril tuh bekerja profesional”. Ditanya kemarin kepada Pak Jokowi langsung gimana Pak Yusril kan kadang-kadang kritisi pemerintah, ah nggak dia bilang Yusril tuh bicara profesional dia nggak bersebrangan dengan saya pak Jokowi sendiri yang bilang malah ada yang mempersoalkan, aneh.
Apa masalahnya? Jadi masalah HTI itu saya bela bukan berarti saya sepaham dengan HTI kan? Nggak.
Saya pernah membela orang PKI, terus apa saya PKI? Kan engga, saya orang Masyumi kok orang PBB. Nggak mungkin jadi orang PKI, malah PKI musuhan sama kita.
Tapi saya pernah menjadi lawyer membela mereka jadi advokat itu tidak bisa diidentikan dengan kliennya. Bisa saja seorang advokat membela orang yang jadi tersangka pemerkosaan. Apa terus advokatnya jadi tukang perkosa juga? Kan nggak.
Bagaimana dengan arah dukungan PBB? Apakah belok ke Jokowi – Maruf Amin?
Jadi lawyer ini nggak ada urusannya sama dukung-mendukung.
Tapi PBB belum ada arah dukungannya…
Kan nanti akan ada pembahasan internal ttg masalah ini.
Kapan?
Nanti bulan Desember. Jadi nanti biarin aja PBB membahas masalah ini, Jadi tidak ada sikap resmi PBB sampai hari ini. Jadi, apa yang dibilang Pak MS Kaban tetap dukung Prabowo, nggak ada itu. Itu nggak ada sikap. Saya sendiri nggak dukung siapapun.
Jadi status pengacara Jokowi – Maruf tak pengaruhi arah dukungan?
Nggak. Ini kan berpikirnya campur aduk. Susah, menghadapi orang nggak mengerti. Mau bagaimana?
Apakah PBB akan berdiri di 2 kaki di Pilpres 2019 ini?
Nggak lah. Nanti saya nggak tahu apa keputusan nanti di bulan Desember. Kita tunggu saja keputusannya seperti apa nanti seperti apa. Kan kita mau dengar juga masukan dari daerah-daerah.
Namanya Rapat Koordinasinya Nasional (Rakornas) bulan Desember kayanya minggu kedua Desember di Jakarta.
