‎BBM Subsidi Langka, Pemkot Pagaralam Didesak Bertindak

PAGARALAM, RAKYAT BERITA.COM — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
‎
‎Kondisi yang disebut telah berlangsung selama berbulan-bulan tersebut mendorong masyarakat meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam bersama pihak terkait segera mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran.
‎
‎Bendahara Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pagaralam, Parkazi, mengatakan terdapat dua persoalan utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni pengawasan distribusi dan kepastian ketersediaan pasokan BBM sesuai kebutuhan masyarakat.
‎
‎“Pemkot Pagaralam dan pihak kepolisian harus turun bersama melakukan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap distribusi BBM bersubsidi di SPBU yang ada di Pagaralam. Jangan sampai BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru tidak tepat sasaran,” ujar Parkazi, Kamis (10/9/2026).
‎
‎Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan distribusi BBM mulai dari alokasi hingga penyaluran di SPBU berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
‎
‎Selain pengawasan, Parkazi meminta Pemkot Pagaralam berkoordinasi dengan Pertamina, mitra Pertamina, dan pemerintah pusat apabila antrean disebabkan keterbatasan pasokan maupun alokasi BBM bersubsidi.
‎
‎Ia juga meminta Polres Pagaralam meningkatkan pengawasan terhadap dugaan praktik pembelian BBM subsidi secara berulang untuk kemudian dijual kembali demi memperoleh keuntungan.
‎
‎Parkazi menyebut masyarakat mengeluhkan harga BBM subsidi di tingkat pengecer yang disebut telah mencapai sekitar Rp14 ribu per liter untuk Pertalite dan Rp10 ribu per liter untuk solar. Namun, informasi tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
‎
‎“Yang terpenting, masyarakat jangan sampai dirugikan akibat keterbatasan pasokan ataupun adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan semata. Pemerintah harus hadir dan memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi,” pungkasnya.(Pardinal)
‎
‎